Koalisi antara Anies Baswedan dan Cak Imin bersama PDIP telah menyatakan kesiapannya untuk menggulirkan hak angket DPR terkait usutan kecurangan dalam pemilihan umum.
Menyikapi hal ini, Pegiat Media Sosial (Medsos) Nicho Silalahi memberikan tanggapannya, menyebut bahwa tanpa memakzulkan Presiden Jokowi, upaya hak angket yang mereka gaungkan hanyalah omong kosong.
Selain itu, kata dia, hak angket itu hanya gimmick semata untuk mendapatkan posisi tawar pada penguasa agar bisa mendapat bagian dari kekuasaan.
"Tanpa Makzulkan Jokowi Maka hak angket yang mereka gaungkan hanyalah omong kosong dan gimmick semata untuk posisi tawar pada penguasa agar dapat kue kekuasaan," ujar Nicho dalam keterangannya di aplikasi X @Nicho_Silalahi (23/2/2024).
Nicho menegaskan bahwa jika koalisi ini benar-benar serius dalam melawan kecurangan dalam Pilpres, maka langkah pertama yang harus diambil adalah segera menggerakkan kader dan simpatisan di seluruh daerah.
Menurutnya, hanya dengan aksi nyata dan pergerakan yang konkret, perjuangan melawan kecurangan dalam pemilu dapat menjadi lebih dari sekadar retorika.
"Kalau emang serius melawan kecurangan Pilpres maka segera gerakan Kader dan Simpatisanmu di seluruh daerah," tandasnya.
Pernyataan Nicho tersebut menunjukkan keraguan terhadap niat sebenarnya dari koalisi tersebut, jika tidak diiringi dengan langkah-langkah konkret untuk melawan kecurangan dalam pemilu.
Nicho menekankan bahwa tindakan nyata, bukan hanya retorika, yang akan membuktikan keseriusan dalam upaya menegakkan keadilan dan integritas dalam proses demokrasi di Indonesia.
Koalisi antara Anies Baswedan, Cak Imin, dan PDIP telah menimbulkan sorotan publik, terutama terkait dengan upaya mereka dalam mengusut dugaan kecurangan dalam pemilihan umum.
Dengan komentar Nicho Silalahi ini, diskusi seputar integritas politik dan perjuangan melawan kecurangan pemilu semakin memanas di tengah masyarakat.
Seperti diketahui, Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan, pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menyatakan dukungannya terhadap ide calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, yang mendorong penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Keputusan ini diambil setelah para Sekretaris Jenderal (Sekjen) Koalisi Perubahan mengadakan pertemuan di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/2/2024).
Dari informasi yang dihimpun, pertemuan tersebut dihadiri oleh Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi, dan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid.
Setelah pertemuan, Hermawi Taslim menjelaskan bahwa pihaknya memiliki kesamaan semangat dengan Anies Baswedan yang mendukung langkah Ganjar Pranowo agar DPR menggunakan hak angket.
Hermawi mengungkapkan bahwa pihaknya sudah menyiapkan segala bukti yang menjadi dasar pengajuan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Saat ini, kata Hermawi, mereka tengah menunggu langkah dari Fraksi PDIP untuk mengajukan hak angket DPR.
Pernyataan dukungan dari Koalisi Perubahan ini menunjukkan keseriusan dan komitmen dalam mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024.
Langkah yang mendorong penggunaan hak angket DPR menjadi sorotan, terutama dalam konteks menjaga integritas dan transparansi proses demokrasi di Indonesia.
![[BREAKING NEWS] Akhirnya Susunan Kabinet Prabowo Gibran Mulai Kelihatan? 2 Sosok Diprediksi Dapat Posisi Strategis](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sD-K2MlnylKWTFWefCuScP2HSP_X_3yynfFueMX9kpiVmQV6093BrX62vn9-N3zH3LjDIqlsSU7pUNasw6mzci2bgDS0FeTIAowumxlS0w4Yk-l-SW0e-KF6_qVcQrzgvsNYyrSPW4jUnasn-9cUG3pXRC0Igt5psewioMN9bXZmi5Sd4DfluroUndEhY=w680)
