"Kalau sekiranya ada warna merah di bagian akhirnya maka data hasil pembacaan terhadap foto formulir tersebut itu tidak akurat," ujarnya.
Idham melanjutkan, jika mendapati warna tersebut, anggota KPPS seharusnya langsung melakukan perbaikan. Perbaikan tersebut pun sudah tersedia di aplikasi Sirekap.
"Di sana ada fitur pulpen, fitur pulpen ini fitur yang memungkinkan KPPS mengkoreksi atau mengakurasi data sesuai dengan perolehan riil di TPS yang ada terdapat di dalam formulir model c hasil plano," terangnya.
"Tetapi karena kondisi KPPS yang sudah lelah dan sebagainya, maka pada akhirnya ketika data tersebut terunggah ke dalam aplikasi Sirekap KPPS langsung mengakurasinya," tambahnya.
Idham menjelaskan, ketidakakuratan pembacaan komputasi Sirekap dikarenakan kualitas smartphone anggota KPPS.
"Kenapa terjadi pembacaan yang tidak akurat, itu salah satu penyebabnya kualitas smartphone yang dimiliki oleh KPPS, khususnya kameranya," ucapnya.
Idham melanjutkan bahwa hal tersebut pun yang akan menjadi PR pihaknya dalam pelaksanaan Pilkada.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyoroti berbagai indikasi kejanggalan proses penyelenggaraan Pemilu 2024 di Indonesia.
Sikap itu disampaikan melalui laman Instagram resmi @bemui_official dengan judul 'Kecurangan Pemilu 2024: Terstruktur, Masif dan Sistematis!'.
"Selama kurang lebih 5 bulan Pemilu 2024 dilaksanakan sejak bulan Oktober yang dimulai dengan masa pencalonan, Pemilu 2024 telah usai dengan dilaksanakannya hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Selama masa itu pula, banyak indikasi kecurangan yang terjadi, mulai dari masa pencalonan, kampanye, hingga pemungutan dan perhitungan suara," bunyi pernyataan sikap BEM UI di Instagram @bemui_official dikutip, Jumat (23/2/2024).
BEM UI mengaku sedih melihat pesta demokrasi lima tahunan menjadi arena pertarungan elit untuk mengadu 'kecurangan'.
Ia pun menyoroti pemilu yang dipenuhi kecurangan akan mendegradasi legitimasi dan kualitas pemimpin selanjutnya.
"Sangatlah menyedihkan ketika pesta demokrasi yang seharusnya menjadi bukti adanya kedaulatan rakyat, ternyata hanya menjadi arena pertarungan para elit untuk mengadu 'kecurangan'. Pemilu yang dipenuhi dengan kecurangan akan mendegradasi legitimasi dan kualitas pemimpin selanjutnya. Untuk membentuk pemerintahan yang baik, tentu diperlukan pula proses yang baik," ungkapnya.
Lebih lanjut, BEM UI berharap adanya langkah tegas terhadap orang yang mengotori pesta demokrasi kedaulatan rakyat tersebut.
"BEM UI 2024 berharap adanya tindakan tegas kepada mereka yang mengotori pesta demokrasi kedaulatan rakyat," pungkasnya.
Sekedar informasi dari infografis pernyataan sikap BEM UI terlihat sejumlah masalah yang disoroti diantaranya Presiden Jokowi, penguasa yang tak tahu kapan harus berhenti; Obrak-abrik MK Sebelum Masa Pencalonan; Kecurangan Masa Kampanye; Kecurangan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara; Indikasi Kecurangan Masa Pemungutan dan Penghitungan Suara; Bawaslu yang Tak Cekatan dan Minim Tanggung Jawab.
Sementara itu, MNC Portal Indonesia juga berupaya menghubungi Ketua BEM UI 2024, Verrel Uziel terkait langkah ke depan yang akan dilangsungkan BEM UI menyikapi indikasi pemilu penuh kejanggalan itu. Namun, hingga berita ini ditayangkan belum mendapatkan jawaban.
![[BREAKING NEWS] Akhirnya Susunan Kabinet Prabowo Gibran Mulai Kelihatan? 2 Sosok Diprediksi Dapat Posisi Strategis](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_sg1p5i1yotJnU1BDCZ7c_3pZ3LN7tVBONkTO83OTsuFi8PXh_AvjEtSQ_ywB_y8voj5zYUBf1yc9e6EF5hz_0VZl3RD7rhj-Rhuwdgg5NRat0euS5cbwVH-68atJGSjm-3g6dy3174hoKSPIQAumIGDGS6p63wLR67IBxB3IzP21hpx0p4og-cSds6q4s=w680)
