Jokowi Buru-buru Angkat AHY Jadi Menteri Karena Hak Angket

Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) terburu-buru mengangkat Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri ATR/BPN karena usulan hak angket DPR untuk menelusuri dugaan kecurangan Pilpres 2024.

Pasalnya berdasarkan pengakuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dengan masuknya AHY dalam Kabinet Indonesia Maju, suara partai di luar pemerintahan Jokowi semakin sedikit, sehingga hak angket bisa dihadang.

"Kalau faktanya sudah kasat mata begini, pantesan saja @jokowi takut hak angket DPR, sampai buru-buru angkat AHY agar suara koalisi pendukung pemerintah meningkat sesuai pengakuan Airlangga," ucapnya, dikutip populis.id dari akun X pribadinya, Sabtu (24/2).

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan bahwa Golkar akan menolak hak angket DPR yang diusulkan oleh salah satu calon presiden untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Hak angket kan hak politikus DPR. Tetapi Partai Golkar dan partai koalisinya pasti akan menolak,” kata Airlangga ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, dikutip dari Republika.

Penolakan atas hak angket semakin ditegaskan dengan bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga makin memperkuat koalisi partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan Mas AHY masuk (ke pemerintahan), jadi (partai) yang di luar pemerintah semakin sedikit,” ujar Airlangga.

Selain Golkar dan Demokrat, dua partai pengusung Prabowo-Gibran yang masuk parlemen yaitu Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sumber Berita / Artikel Asli : populis