Guru Besar dan Dosen UI Tuntut Aparat Dibebaskan dari Paksaan Menangkan Salah Satu Paslon di Pilpres

 

Ajakan mengawasi pelaksanaan pemilu jujur dan adil makin kencang bergaung di sejumlah kampus di Indonesia. Salah satunya dari kampus ternama Universitas Indonesia (UI).

Guru besar dan dosen Universitas Indonesia menyorot beberapa dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024. Salah satunya adalah dugaan mobilisasi aparatur sipil negara atau ASN, TNI dan Polri dalam memenangkan salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024.

Dalam petikan tuntutannya, para guru besar dan dosen UI menuntut agar semua ASN, pejabat pemerintah, TNI dan Polri dibebaskan dari paksaan untuk memenangkan salah satu paslon.

Guru Besar Antropologi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Sulistyowati Irianto, menjamin UI tidak akan tinggal diam apabila demokrasi Indonesia jadi dirusak demi keuntungan politik lima tahunan.

Sivitas akademika UI juga mengutuk segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi.
"Menuntut hak pilih rakyat dalam pemilu dapat dijalankan tanpa intimidasi dan ketakutan,"

Keprihatinan para guru besar dan dosen UI juga diutarakan dengan mengimbau seluruh perguruan tinggi di Indonesia mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan.

"Menyerukan agar semua perguruan tinggi di seluruh tanah air mengawasi dan mengawal secara ketat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah masing-masing."

Para sivitas akademika UI merasa terpanggil untuk
menabuh genderang, membangkitkan asa dan memulihkan demokrasi negeri yang terkoyak.

Betapa tidak, para akademisi merasa Indonesia ini seperti sudah kehilangan kemudi akibat kecurangan dalam perebutan kuasa. Kelakuan para elite yang dipertontonkan ke publik nihil etika, menggerus keluhuran budaya serta kesejatian bangsa.

Kondisi ini membuat para Sivitas Akademika Universitas Indonesia merasa prihatin atas hancurnya tatanan hukum, dan demokrasi.

Hilangnya etika bernegara dan bermasyarakat, terutama korupsi dan nepotisme telah menghancurkan kemanusiaan, dan merampas akses keadilan kelompok miskin terhadap hak pendidikan, kesehatan, layanan publik, dan berbagai kelayakan hidup.

Keserakahan atas nama pembangunan tanpa naskah akademik berbasis data, tanpa kewarasan akal budi dan kendali nafsu keserakahan, telah menyebabkan semakin punahnya sumberdaya alam hutan, air, kekayaan di bawah tanah dan laut, memusnahkan keanekaragaman hayati, dan hampir semua kekayaan Indonesia. (*)

Sumber Berita / Artikel Asli : fajar