Dua Fakta Dandhy Laksono Sutradara Film Dirty Vote, Ternyata Pernah di Penjara Kasus Film Sexy Killers

Di masa tenang, situasi politik tanah air makin panas pasca dirilisnya film dokumenter Dirty Vote.

Film yang diproduksi WatchDoc disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Film tersebut berisi tentang dugaan kecurangan-kecurangan di Pemilu 2024.

Film tersebut menampilkan tiga orang ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Ketiga pakar itu menerangkan betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.

Lantasi siapakah sosok sutradara dalan filim dokumenter Dirty Vote?.

Pernah Ditangkap Kasus Film Sexy Killers

Ternyata Dandhy Dwi Laksono bukan pertama kali membuat film dokumenter. Di Tahun 2019, ia juga pernah membuat film dokumenter Sexy Killers.

Film berdurasi 1,5 jam ini menelusuri proses penambangan batu bara di Kalimantan hingga dibakar di PLTU untuk menjadi listrik, yang menyebabkan dampak lingkungan dan kesehatan.

Dalam film ini diceritakan bagaimana industri batu bara berdampak pada warga, terutama nelayan dan petani.

Film karya dua jurnalis Dandhy Dwi Laksono dan Ucok Suparta ini juga menjabarkan nama para politisi di balik industri tambang.

Para politisi ini, meski berada di kubu Jokowi dan Prabowo, pada akhirnya tetap terhubung sebagai sesama pengusaha.

Film ini dirilis sejak awal April 2019 dan selama dua pekan sudah diputar di lebih dari 50 lokasi se-Indonesia.

Pada 14 April atau 3 hari sebelum pemungutan suara Pilpres, film ini secara utuh diunggah ke Youtube dan sudah ditonton 17 juta kali.

Di beberapa lokasi, film ini dilarang diputar karena dianggap mempromosikan golput.

Naasnya, Dandhy Dwi Laksono dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Atas film yang dia buat itu, ia ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan penyebaran kebencian. Dia lagsung dilakukan penangkapan.

Dandhy kemudian dijerat Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang penyebaran ujaran kebencian terhadap individu atau suatu kelompok berdasarkan SARA.

Buat Lagi Film Dirty Vote

Lagi- lagi Dandhy Dwi Laksono merilis film yang menggemparkan situasi politik tanah air.

Kali ini Dandhy Dwi Laksono yang merupakan sutradara dalam film dokumenter Dirty Vote mengungkap segala kecurangan.

Film Dirty Vote yang berdurasi selama 1 jam 57 menit 21 detik itu memperlihatkan fakta-fakta dan data-data bagaimana kecurangan Pemilu berjalan.

Film ini telah melibatkan tiga orang ahli hukum tata negara yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar.

Di akhir film, ketiga Ahli Hukum Tata Negara itu memberikan pernyataan pamungkasnya.

Diawali dari pernyataan Feri Amsari yang mengatakan jika semua rencana kecurangan Pemilu ini tidak didesain dalam semalam juga tidak didesain sendirian.

Feri Amsari pun melanjutkan bahwa film Dirty Vote akan memberikan pendidikan kepada masyarakat bagaimana politisi telah mempermainkan publik hanya untuk kepentingan golongan.

"Sebagian besar rencana kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif untuk mengakali Pemilu ini sebenarnya disusun bersama dengan pihak-pihak lain. Mereka adalah kekuatan yang selama 10 tahun terakhir berkuasa bersama," katanya.

Sementara itu, ahli hukum Bivitri Susanti mengatakan bahwa dia mau terlibat dalam film agar semakin banyak masyarakat tahu bahwa Pemilu tidak baik-baik saja.

“Saya mau terlibat dalam film ini karena banyak orang yang akan makin paham, bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Sehingga Pemilu ini tidak bisa dianggap baik-baik saja,” ujarnya.

Terakhir, Ahli hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar mengatakan, bahwa ada kecurangan secara terang- terangan dalam film Dirty Vote.

"Jika Anda nonton film ini saya punya pesan sederhana, satu tolong jadikan film ini sebagai landasan untuk Anda melakukan penghukuman,” ungkap Zainal Arifin Mochtar mengawali film dokumenter ini, dikutip dari YouTube Dirty Vote.

Zainal kemudian mengatakan jika persaingan politik dan perebutan kekuasaan yang disusun bersama-sama kini digerakkan oleh satu pihak pemegang kunci.

“Persaingan politik dan perebutan kekuasaan desain kecurangan yang sudah disusun bareng-bareng ini akhirnya jatuh ke tangan satu pihak yakni pihak yang sedang memegang kunci kekuasaan di mana ia dapat menggerakkan aparatur dan anggaran,” tuturnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : pojoksatu