Dirty Vote Ungkap Dugaan Kecurangan Jokowi: Salurkan Bansos Mendadak, Kerahkan Polisi Hingga Tekan Kepala Desa

Tiga ahli hukum ternama, yaitu Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mochtar dan Feri Amsari terlibat dalam film dokumenter berjudul ‘Dirty Vote’.

Dalam film tersebut ketiga ahli mengupas tuntas desain kecurangan Pemilu 2024 yang kemungkinan akan terjadi.

Zainal Arifin mochatar mengatakan bahwa Kalau Kita lihat angka Yang ada menujukkan bahwa memang pasangan 02 yang disitu ada anak presiden sedang Mempimpin dan itu barang kali yang membuat mereka sangat gethol berkata mereka mau satu putaran.

"Dua putaran itu membuat resiko kekalahan, bagi orang yang Sedang memimpin itu menjadi besar, sebenarnya secara ilmu politik dan hukum tata negaraan, kita bisa bicara bahwa pertarungan pemilu itu sering kali dikotomi antara pro satu quoe dan pro perubahan".

Namun zainal arifin, mengungkapkan bahwa berdasarkan ilmu politik, dan hukum tatanegaraan berpendapat, antara jualan melanjutkan statusnya terdahulu dengan jualannya adalah ingin melakukan perubahan dan perbaikan secara mendasar.

Dikotonomi ini bukan khas di indonesia bisa terjadi di belahan berbagai negara bahkan tingkat lokal dalam pilkada dki jakarta.

Kalau anda lihat pilkada DKI jakarta menurut data survei secara konstan sebenarnya, pasangan ahok -djarot yang kita ketahui didukung presiden jokowi yang kala itu, senantiasa secara konstan memenangkan posisi paling atas, dari semua survei.

"Kalau kita lihat hasil putaran pertama memang ahok dan djarot itu memenangkan, memimpin paling atas diikuti oleh anies dan sandi serta kemudian agus dan silviana".

Tetapi yang terjadi adalah Putaran kedua, keadaan tersebut berbalik, mengapa berbalik, karena bersatunya kekuatan berkritik atau bersatunya orang yang melawan orang yang paling Atas itu anies dan ahy seakan akan memiliki angka penjumlahan antara jumlah suara anies dan ahy pada saat itu.

Itu sebabnya kemudian,lagi lagi pasangan yang didukung presiden jokowi yaitu ahok dan djarot harus kalah.

Ada lagi yang harus anda ingat, ada namanya gerakan 4 jari, gerakan 4 jari itu seakan akan menjadi tawaran, seakan akan menjadi simbol bahwa kedepan pilpres kali ini, ada penggabungan kekuatan 01 dan 03, melalui gerakan 4 jari.

Pertanyaan yang sebenarnya adalah, apakah syarat 1 putaran hanya sekedar 50% suara

Menurut Feri Amsari Pendapat Zainal Arifin Mochtar memang Benar Apalagi jika kita amati uu dasar 1945 pasal 6 A ayat 3 UUD 45, menjelaskan soal syarat satu putaran.

"Bagi seorang calon presiden dapat terpilih, syaratnya adalah mereka harus memperoleh, lebih dari 50% suara dan harus memenangkan sebegian wilayah yang saat ini 38 provinsi atau sebagian dari, 20 provinsi, yang asalnya berasal dari setengah Jumlah Total Provinsi di indonesia dan setiap kemenangan itu harus di sertai kemenangan lebih dari 20% suara minum di setiap provinsi".

Jika kita amati, kemenangan satu putaran yang pernah terjadi dalam sejarah kemenangan pemilu kita pasca reformasi, dimana pemilu presiden 2009, memperlihatkan kemenangan presiden SBY.

Kita lihat dari peta ini, warna biru ini menggambarkan kemenangan presiden dan dimana sajakah wilayahnya.

Bayangkan Luasnya Jadi tidak mudah bagi seorang calon presiden memenangakan 50 persen suara dalam satu putaran pemilu.

50 persen suara bukan faktor tunggal, jika kita simak betapa pentingnya soal sebaran wilayah, dibandingkan sebaran suara, kita bisa melihat pulau jawa.

" Pulau jawa adalah, pulau dengan populasi penduduk terbesar, mereka memiliki 115 juta suara pemilih, sayangnya kalau dilihat sebaran mereka hanya memiliki 6 provinsi bandingkan dengan apa yang bisa kita lihat di pulau sumatera".

Sumatera adalah pulau yang sangat menentukan, sebaran wilayah memiliki 10 provinsi dan sangat menentukan sebaran wilayah tersebut.

Mari kita lihat konteks pada pemilu sebelumnya, pada pemilu 2014 joko widodo, memenangkan 7 provinsi berbanding dengan prabowo dan hattarajasa yang hanya unggul di 3 provinsi.

Simak lagi hasil pilpres 2019 ketika itu presiden joko widodo hanya memenangkan 4 provinsi dibandingkan prabowo yang berhasil unggul 6 provinsi.

Logika mengatakan jika pihak ini mereka berdua bersatu, maka dengan sendirinya pasangan prabowo dan gibran akan sangat medominasi di pulau sumatera.

Tapi pertarungan tidak sesederhana itu, hasil survei terkini menunjukkan bahwa pasangan prabowo gibran hanya mendominasi di sepertiga wilayah provinsi sumatera.

Ini memang tidak sederhana bahwa sebaran suara sebaran wilayah penting, akan bisa baca dari sebaran wilayah yang muncul, Kemudian yang menguntungkan pasangan prabowo- gibran, Yaitu Sebaran Wilayah pulau papua.

"Pulau papua sebelumnya hanya memiliki dua provinsi, saat ini mereka telah memiliki 4 provinsi baru totalnya 6 provinsi dan 4 provinsi baru ini langsung ikut pemilu 2024".

Berbeda dengan kaltara, kita bisa lihat, pengalaman provinsi baru kalimantan utara yang didirikan tahun 2014, tapi mereka tidak bisa ikut serta merta pemilu 2014, mereka harus menunggu 6 tahun untuk bisa ikut pemilu 2019, cukup panjang kaltara bisa ikut pemilu.

Itu sebabnya, apa yang terjadi di pulau papua menjadi sangat penting untuk membicarakan sebaran wilayah.

Jika kita simak hasil pilpres sebelumnya 2014 dan 2019 jokowi begitu unggul di papua, tak pernah kalah satu kalipun, Dalam kontestasinya.

Ketika itu saat jokowi menang pilpres di papua jendral tito karnavian kebetulan menjadi kapolda papua

Lalu pada saat Ini kebetulan sekali, kalau jendral tito merupakan menteri dalam negerinya.

Menurut Feri Amsari mengatakan bahwa sebaran wilayah tentu saja sangat menentukan saya ingin mengambil contoh Kasus pemilu presiden as, dimana hillary clinton memenangkan suara terbanyak popula foud.

Ini menggambarkan hillary di suara terbanyak, tetapi hillary tidak menang di sejumlah seberan.

Bandingkan kemenangan sebaran wilayah yang didapatkan oleh donald trump.

Semenjak 2021 Presiden Joko widodo sudah melakukan penunjukan kepada 20 menjabat Gubernur di 20 Provinsi.

Warna orange menunjukan sebaran dari ujung indonesia hingga papua, presiden berwenang menunjuk pejabat gubernur sekaligus memberikan pengaruh luar biasa dalam penunjukan pejabat bupati dan walikota.

Penangannya melalui menteri dalam negeri dan mendapatkan restu dari presiden, gambaran ini menunjukan sebaran pejabat bupati, walikota sekaligus gubernur di seluruh indonesia.

Kita bisa lihat sebaran wilayahnya,warna merah adalah bupati dan walikota dan orange adalah gubernur dari seluruh indonesia.

Hanya saja, kalau kita lihat peran dari pak Tito Karnavian sebagai mendagri dapat restu dari presiden, dalam penunjukan pejabat kepala daerah.

Pada dasarnya Mereka Tidak Mematuhi, Putusan Mahkamah Konstitusi, MK menentukan bahwa proses penunjukan pejabat haruslah dilakukan secara terbuka transparan.

Meraka harus mendengarkan aspirasi pemerintah daerah dan masyarakat daerah, sekaligus taat pembentukan teknisnya.

Agar penunjukan itu dapat berlangsung dengan fair, sebab itulah kemudian karena ingin melanggar putusan Mk, komisi informasi pusat dan ombudsman mengatakan bahwa penunjukan pejabat itu melakukan mal administrasi.

Seluruh wilayah ini yang tedapat pejabat bupati walikota dan gubernur, kalau kita lihat jumlah daftar pemilih tetapnya adalah sebesar 140 juta suara yang equivalen 50 persen lebih suara pemilih.

Peran pejabat gubernur tentu saja sangat berpengaruh dan siapa sajakah mereka, kalau kita perhatikan orang yang di tunjuk presiden dan menteri dalam negeri kita bisa lihat, pj gubernur jawa barat bey macmudin, yang dulu menjabat di sektor penting menteri.

Lain hal pj Gubernur DKI Jakarta sebuah wilayah penting Budi Heru hartono, merupakan kepala menteri sekertariat presiden orang yang sering di bicarakan media akhir akhir ini.

Pj gubernur jawa tengah nana sudjana kalau kita telusuri beliau pernah menjadi kapolresta surakarta di tahun 2010 ketika presiden jokowi masih menjabat sebagai wali kota surakarta.

Ada peristiwa unik dalam menunjuk pj gubernur aceh ahmad marzuki beliau berdinas kemiliteran lalu ditarik kekementerian dalam negeri 3 hari setelah penarikan beliau langsung ditunjuk menjadi pj gubernur aceh.

Beberapa hari bahwa relasi penunjukan dan berbagai peristiwa ketidaknetralan pj gubernur atau pejabat lain didalam pemilu.

Apa yang menjadi pj gubernur bali misalnya kita lihat misalnya bahwa pj gubernur melakukan perintah tindakan untuk mencabut dari baliho dan poster dari partai terntu bahkan seperti calon presiden ganjar pranowo.

Bivitri Susanti mengatakan Bahwa Begitu banyak Bansos atau Bantuan sosial dibagi bagikan, kita bisa lihat mulai dari 2014 sampai 2024 dari tahun ke tahun anda bisa melihat bagaimana di setiap pemilu yang mengalami lonjakan naik.

Bahkan dibandingkan itupun pemilu 2024 ini ternyata angka sangat tinggi hampir mencapai 500 triliun.

Kalau kita lihat bagaimana sebaran dan kecepatan pemberian bansos atau bantuan sosial memang kita lihat pemberian bansos ini akan meroket ketika terjadi pemilu.

"2008 santai, kemudian 2009 terjadi kenaikan, 2013 menjelang 2014 mulai rapat, kemudian 2019 kelihatan kerapatannya dan 2024 begitu rapat dan baru bulan januari kita bisa habiskan 78,06 Triuliun, untuk bantuan sosial.

Kita harus ingat bahwa bantuan sosial itu bukan bantuan yang harus di hentikan saat pemilu, tapi kita harus kembalikan bahwa bantuan sosial atau bansos bukan bantuan politik atau pejabat.

Bantuan itu sebenarnya cara untuk secara cepat amanah pancasila sila kelima soal keadilan sosial.

Kita juga membicarakan pasal uud 34 1945 yang mengatakan yang bilang bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar di pelihara oleh negara.

Mengapa bansos dijadikan alat berpolitik dan sebagainya, ada satu konsep, dalam ilmu politik yang bisa kita gunakan yang namanya gentong baxbx atau pord barel politics.

"Pord barel politics Jadi memang pada masa perbudakan di amerika, yang gambarnya Seburuk perbudakan itu sendiri, jadi bayangkan saat itu para budak harus berebutan mengambil daging bxbx yang di dalam gentong".

Mereka berebutan dan muncul istilah bahwa ada orang orang yang berebutan suatu jatah resmi untuk kenyamanan dirinya.

Itu asal muasal gentong bxbx, jadi cara kita berpolik yang menggunakan uang negara untuk di gelontorkan kedaerah daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa terpilih kembali.

Tetapi tentu saja kali ini jokowi tidak meminta orang untuk memintah memilih dirinya melainkan penerusnya.

Namun dalam tayangan dirty vote belum ada terkonfirmasi dari dua belah pihak.