3 Alasan Mengapa Sri Mulyani Harus Tanggung Jawab Atas Kecurangan Pemilu Menurut Said Didu

 

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk bertanggung jawab atas kecurangan Pemilu 2024. Tak sampai di situ, Said Didu juga mengungkap 3 alasannya.

Hal ini diungkap Said Didu melalui akun X (dulu Twitter) resminya, @msaid_didu. Menurutnya, Sri Mulyani perlu bertanggung jawab atas kecurangan Pemilu yang disebabkan oleh bantuan sosial atau bansos.

Alasan pertama, kata Said Didu, Sri Mulyani telah mengalihkan dana lain untuk bansos, di mana pengalihan dana ini dilakukan tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI.

Alasan berikutnya adalah Sri Mulyani dinilai mencairkan dana untuk bansos tidak pada waktunya.

Alasan terakhir, lanjut Said Didu, adalah tidak dilibatkannya Menteri Sosial (Mensos) dalam penyaluran bansos tahun ini.

"Menkeu, Ibu Sri Mulyani harus ikut bertanggung jawab atas kecurangan Pemilu yang disebabkan oleh bansos, berupa: 1) Peningkatan dan pengalihan dana lain menjadi dana bansos tanpa persetujuan DPR," tulis Said Didu dalam cuitannya, Rabu (21/2/2024).

"2) Dicairkan bukan pada waktunya. 3) Tidak melibatkan Mensos sebagai pengguna anggaran," tandas pegiat media sosial ini.

Kritikan Said Didu yang diarahkan ke Sri Mulyani ini telah dibaca 185 ribu kali dan mendapatkan 6 ribu tanda suka.

Warganet juga membanjiri kolom komentar dengan beragam keluhan hingga kritikan, khususnya terkait harga beras yang melonjak. Namun ada juga yang membela pekerjaan Sri Mulyani.

"Di Depok beras langka. Di Alfamart, Indomaret tidak ada beras. Seumur-umur baru kali ini saya mengalami beli beras tapi tak ada beras di pasar swalayan," keluh warganet.

"Yes correct. Saya tidak mengerti kenapa begitu banyaknya orang yang memandang Sri Mulyani sebegitu kredibel dan trustworthy. Jelas-jelas yang bersangkutan complicit dalam menghambur-hamburkan bansos dengan brutal seperti ini. Complicit if not enabling. You can't change my mind," kritik warganet.

"Kecurangan dalam Pemilu adalah kejahatan, dan setiap kejahatan harus diadili dan diberi hukuman yang setimpal!" tulis warganet.

"Bagaimanapun Menkeu hanya pelaksana pak. Perintahnya tetap saja dari Presiden. Presidenlah yang bertanggung jawab," bela warganet.

"Kalau penyelewengan ya di tingkat pelaksanaan, masa (Menkeu) harus ikut bertanggung jawab," tambah yang lain.

"Lho pak, bu Sri kan pegang visi presiden. Siapa yang berani nolak? Bu Sri mau nolak mana berani," komentar warganet.

Sumber Berita / Artikel Asli : Suara