Pengamat politik Rocky Gerung mengungkapkan penyebab bakal capres nomor urut 1 dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tidak mau memberikan nilai 3 pada penegakan hukum era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Padahal bakal capres nomor 2 dari PDIP Ganjar Pranowo berani memberikan nilai 5 pada penegakan hukum era Jokowi, menurut Rocky Gerung berdasarkan pendapat publik, tidak beraninya Anies Baswedan memberi nilai 3 karena PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar masih menjadi salah satu partai dalam kabinet.
"Nah itu keunggulan Ganjar di situ dibandingkan Anies misalnya, kalau Anies masih ragu-ragu, kan orang bilang loh Ganjar aja kasih poin 5 kok pada Jokowi, kenapa Anies enggak mau kasih poin 3 misalnya, oh ada Cak Imin di situ, itu soalnya," ucapnya dikutip populis.id dari YouTube Rocky Gerung Official, Minggu (19/11).
Lebih lanjut, Rocky mengatakan yang diinginkan publik adalah kejujuran dan keunggulan berpikir para capres dalam memberikan penilaian untuk Jokowi, sehingga bisa ditemukan perbedaannya.
"Tapi kita enggak peduli dengan itu, kita mau tahu keunggulan berpikir dan kejujuran untuk memberi nilai pada Presiden Jokowi itu diperlukan, karena mereka ini akan jadi pengganti Jokowi, maka mesti ada pembeda dengan Jokowi," tandasnya.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menilai penegakan hukum hingga demokrasi di era pemerintahan Jokowi menurun setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden.
“Ya, dengan kasus ini (putusan MK), jeblok,” kata Ganjar dalam acara Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11) dikutip dari Suara.
Dari skala 1 sampai 10, Ganjar memberi skor 5 karena merasa adanya rekayasa dan intervensi dalam penegakan hukum, terlebih dalam putusan MK tersebut. “Rekayasa dan intervensi yang membikin itu kemudian independensi menjadi hilang,” ucap mantan Gubernur Jawa Tengah itu.