Pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Al Mukmin Ngruki Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Abu Bakar Ba'asyir menyambangi Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan menitipkan surat untuk calon presiden Prabowo Subianto. Selain kepada Prabowo, Ba'asyir juga kirim surat kepada capres yang lain, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.
"Jadi presiden yang beragama Islam itu, punya kewajiban negara ini dengan hukum Islam supaya selamat, itu yang kita ingatkan. Baik secara langsung maupun secara sedikit sedikit, Memang banyak penentangan tapi itu yang bisa menyelamatkan," kata Ba'asyir, Senin (20/11/2023).
Dalam kunjungannya ke Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah, Senin, Ba'asyir tidak dapat menemui Gibran secara langsung karena padatnya jadwal putra sulung Presiden Joko Widodo itu sebagai cawapres pendamping Prabowo.
"Inginnya ketemu (langsung), tapi susah," kata Ba'asyir.
Dengan begitu, Ba'asyir menitipkan surat tersebut ke Bagian Umum Pemerintah Kota Surakarta. Melalui surat tersebut, Ba'asyir ingin menyampaikan nasihatnya kepada calon presiden yang nantinya terpilih pada Pilpres 2024. Selain kepada Prabowo, Ba'asyir juga menyampaikan surat kepada tiga capres peserta Pilpres 2024.
"Allah mewajibkan umat Islam yang mengerti agama harus berusaha menyampaikan nasihat kepada kepala negara. Itu kewajiban saya dalam agama saya, mesti menyampaikan nasihat," kata Ba'asyir.
Dia menjelaskan sebagai sebagai seorang pemimpin yang beragama Islam, maka pemimpin itu wajib mengatur negara dengan hukum Islam dan hukum Allah Swt.
"Supaya selamat. Memang ini banyak pertentangan dari non-muslim, tetapi tidak apa-apa, itu sudah sunatullah," kata Ba'asyir.
Dia mengaku juga telah menyerahkan surat serupa kepada capres Anies Baswedan. Sementara itu, untuk capres Ganjar Pranowo, Ba'asyir mengatakan dia akan memberikan surat itu secara langsung di Semarang, Jawa Tengah.
"Buat Pak Anies sudah disampaikan di Jakarta, kemudian Pak Prabowo yang kita harapkan disampaikan lewat wakilnya mas Gibran. Buat Pak Ganjar akan kita usahakan kirim ke Semarang," katanya menambahkan.
ABB menjelaskan salah satu isi surat itu adalah untuk menjalankan negara dengan hukum islam. Tentunya hal tersebut dapat dilakukan bertahap atau tidak secara langsung.
"Jadi presiden yang beragama Islam itu, punya kewajiban negara ini dengan hukum Islam supaya selamat, itu yang kita ingatkan. Baik secara langsung maupun secara sedikit sedikit, Memang banyak penentangan tapi itu yang bisa menyelamatkan," katanya mengakhiri.