Konflik PSN Rempang Eco City, Pengamat: Contoh Nyata Ambisi Investasi Menabrak Hak Dasar Warga

 Pengamat kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai pemerintah terlalu ambisius mengejar angka dalam target realisasi investasi. Akibatnya, tak jarang investasi yang digarap justru menabrak hak-hak dasar warga. Hal ini pula yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

"Kasus Rempang Eco City adalah contoh nyata bagaimana ambisi investasi dapat menabrak hak sosial warga negara," kata Achmad kepada Tempo, Senin, 18 September 2023.

Menurut Achmad, Rempang Eco City yang digadang-gadang akan menjadi simbol kemajuan ekonomi justru menjadi simbol pelanggaran hak tersebut. "Relokasi paksa menujukkan bagaimana pemerintah lebih memprioritaskan kepentingan investor ketimbang warganya sendiri," ujarnya.

Achmad juga mengatakan gejolak yang terjadi di Pulau Rempang bukanlah perkara sepele. Gejolak terjadi lantaran warga tidak puas dengan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan.

"Melanjutkan proyek di tengah gejolak seperti ini bukan hanya akan memicu konflik lebih lanjut, tetapi dapat mengancam stabilitas sosial di wilayah tersebut," kata dia.

Ihwal investasi, pemerintah tahun ini menargetkan realisasi senilai Rp 1.400 triliun. Target sebesar itu, menurut Achmad, memang mengesankan. Namun, dia memberi catatan bahwa investasi yang didasarkan pada pengorbananan hak-hak warga negara bukan investasi yang berkelanjutan.

"Pemerintah seharusnya tidak mengorbankann kesejahteraan rakyat demi angka yang mungkin bersifat sementara," tutur Achmad. Ia menuturukan, dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah mestinya memprioritaskan kesejahteraan dan hak-hak warga negara. "Investasi itu penting, tapi tidak seharusnya diperoleh dengan mengorbankan hak-hak dasar warga negara."

"Tetap kami memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah turun-temurun di sana," kata Bahlil.

Rempang Eco City merupakan proyek pengembangan untuk menjadikan Pulau Rempang sebagai kawasan industri, perdagangan, hingga wisata yang terintegrasi. Pengembangan Rempang Eco City diluncurkan di Kemenko Perekonomian pada 12 April 2023. PT Makmur Elok Graha (MEG) menjadi pengembang dengan nilai investasi sekitar Rp 381 triliun hingga 2080 mendatang.

Namun, konflik pecah di Pulau Rempang seiring penolakan masyarakat atas PSN Rempang Eco City. Bentrok warga dengan aparat gabungan TNI-Polri pecah pada 7 September 2023 ketika aparat gabungan memaksa masuk perkampungan untuk memasang tapal batas di Pulau Rempang. Kerusuhan kembali pecah ketika masyarakat berunjuk rasa di depan Kantor BP Batam pada 11 September 2023.

Sementara itu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan PSN Rempang Eco City akan berlanjut. “Ya, harus jalan, dong,” ucap Bahlil ketika ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu, 13 September 2023.

Teranyar, dalam kunjungannya ke Batam, Kepulauan Riau, Bahlil mengatakan investasi di Pulau Rempang akan memberi manfaat bagi masyarakat. Pemerintah juga berupaya menyelesaikan konflik dengan baik.

"Yakinlah ini (investasi) untuk kesejahteraan rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan," kata Bahlil usai memimpin rapat koordinasi di Batam pada Ahad, 17 September 2023, dikutip Tempo dari keterangan tertulis. "Dan masyarakat yang akan kami relokasi dari pulau itu akan diberikan hak-haknya, dalam hal tanah."

Bahlil juga menegaskan bahwa proses penanganan masalah di Pulau Rempang harus dilakukan dengan lembut dan baik. Dia menuturkan, pihaknya sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan yang akan dibicarakan dengan masyarakat Pulau Rempang. Bahlil juga mengatakan komunikasi harus dilakukan dengan baik.

Sumber Berita / Artikel Asli : tempo