Anggap Kehebohan Kasus Rocky Gerung Aneh, Fahri Hamzah “Ajari” Pejabat dan Pendukung Jokowi Cara Menjawab Kritik dengan Elegan

JAKARTA—Tagar “Bajingan Tolol” masih trending di Twitter. Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah pun menganggap kehebohan ini agak aneh dan mencoba memberi solusi yang elegan.

Menurut Fahri, akan lebih baik menjawab kritik dengan argumen. “Saya coba membantu untuk meng-konstruksi cara menjawab dan cara menghadapi situasi seperti dalam kasus yang sedang ramai ini. Ini termasuk bagian yang sulit dilakukan karena secara umum orang tidak bisa membuat perbedaan dan cenderung mencampuradukkan,” katanya dikutip dari akun twitter pribadinya.

Ia menjelaskan, ada beda kritik dengan laporan penghinaan kepada pejabat publik. Kritik harus dijawab dengan jawaban. Itu tugas mereka sebagai pejabat. Sementara penghinaan kata dia tidak usah dibesar-besarkan sesuai permintaan yang dianggap terhina.

“Saya sendiri melihat beberapa kritik yang diajukan kepada pemerintah tidak terlalu kuat argumennya. Karena itu sebenarnya membantah kritik itu dapat menciptakan suasana yang lebih mendidik bangsa kita daripada kita belokan dalam pasal pasal penghinaan dan pencemaran,” ujarnya.

Kritik tentang proyek infrastruktur misalnya, jika pengeritik tidak memiliki data-data dan keahlian yang memadai, maka kritik kepada program pembangunan infrastruktur itu bisa akan sangat mudah dibantah. Kecuali kalau yang memberikan kritik memiliki data yang lebih akurat yang membuat argumen yang lebih kuat.

Menurut aktivis 98 itu, kritik tentang ibukota negara misalnya juga tidak bisa hanya sekadar mempertimbangkan argumen teknis seperti lahan, lokasi, biaya, waktu dan lain-lain. Alasannya, perpindahan ibukota bukanlah perpindahan biasa tapi dia mengandung argumen argumen historis, filosofis dan strategis yang seharusnya di jurubicarai oleh para pejabat pemerintahan.

“Saya pernah membela pendirian IKN tapi juga pernah mengeritiknya yang menurut saya sekarang kedua duanya dapat diletakkan dalam satu argumen yang solid bahwa bangsa Indonesia memerlukan monumen perpindahan dari abad pertama ke abad kedua. Itulah IKN,” jelasnya.

Terkait kritik terhadap investasi asing dan lainilainnya, Fahri mengatakan itu bukan hal baru. Menurutnya, itu sudah pernah terjadi di Indonesia.

Bahkan pada masa orde Baru kata dia, pernah menjadi pemicu munculnya peristiwa kerusuhan yang disebut Peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Malari), peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974.

Mantan Pimpinan DPR RI itu mengatakan, faktanya sekarang, sedang ada pertarungan antara pemain ekonomi lama yang disebut sebagai kapitalisme lama dengan pemain baru yang kita sebut sebagai kapitalis baru yang dipimpin oleh negara Tiongkok yang menawarkan investasi yang lebih gampang dan mudah serta transfer teknologi yang terbukti dianggap lebih baik.

“Sehingga ketika presiden memilih mitra investasi untuk berbagai proyek besar tentu mempertimbangkan juga kemudahan kemudahan dalam realisasi dan tindak lanjut dari pada investasi itu. Argumen ini cukup kuat selain harus memikirkan efek efek strategis dan politik serta geopolitik dari sebuah pemilihan mitra ekonomi Negara,” ujarnya.

Makanya, Fahri menegaskan, segala kritik bisa dijawab dengan argumen dan data yang tepat. Dan ia berharap hal itu dibudayakan. Bukan malah mengarahkan kritik menjadi isu pribadi.“Jadi intinya adalah, mari kita beralih kepada menjawab argumen dan kritik oposisi daripada beralih kepada isu pribadi yang sangat membuat kualitas dari pertengkaran kita sangat rendah dan dangkal. Presiden Jokowi sendiri menjawab dengan enteng dengan mengatakan, ‘itu soal kecil!’. Terus kenapa yg lain anggap besar? Aneh,” tandasnya. (ilo)

Sumber Berita / Artikel Asli : ERA