Refly Harun Jelaskan yang Namanya Presiden Itu Adalah Primus Inter Pares

 

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengungkapkan bahwa presiden adalah primus inter pares. 

Hal tersebut diungkapkan Refly Harun melalui tayangan video di Channel YouTube pribadi miliknya. Dalam videonya, Refly Harun awalnya menyoroti pernyataan dari Wakil Ketua Koordinator Tim Relawan PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu yang menilai bahwa Anies Baswedan meradang lantaran menyinggung soal dugaan intervensi negara dalam politik menuju 2024 bukan semata-mata karena manuver Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Refly Harun tak sepakat dengan pernyataan Adian bahwa jika posisi NasDem tidak dianggap sebagai bagian dari koalisi pemerintah. Sebab hingga kini, Jokowi tetap mempertahankan menteri-menteri dari Nasdem.

Refly Harun pun mengungkapkan bahwa ada yang ingin digaris bawahi terkait presiden adalah primus inter pares. Adapun frasa Latin ini sering dimaknai "pertama di antara yang sederajat".

"Ada yang ingin saya garis bawahi ya soal koalisi pemerintahan itu, ya karena kita ini sudah kadung, salah kaprah bicara tentang sistem pemerintahan presidensil tapi rasa parlementer, orang bilang koalisi dan lain sebagainya, padahal di dalam teori, yang namanya presiden itu adalah primus inter pares," ujar Refly Harun dikutip WE NewsWorthy dari Channel YouTube pribadi miliknya, Minggu (14/5).

Lebih lanjut, Refly Harun pun menegaskan bahwa sistem pemerintahan di Amerika Serikat.

"Jadi menteri-menteri itu mau diangkat ingredientnya dari mana, dari partai oposisi sekalipun, itu tergantung terserah presiden. Jadi dalam sistem pemerintahan di Amerika Serikat misalnya, Demokrat berkuasa, ngambil menteri dari partai Republik it's oke nggak ada masalah," ujar Refly Harun.

Refly Harun kemudian menjelaskan bahwa meskipun menteri membawa nama partainya, ia mesti tetap tunduk dengan kemauan presiden.

"Karena sekali lagi, begitu menteri itu diambil oleh presiden sebagai menteri atau pembantunya, ya sudah dia harus tunduk pada kemauan dan perintah presiden. Jadi nggak ada kaitannya dengan partai politik seperti kita," ungkap Refly Harun.

Refly Harun pun mengatakan bahwa menjadi lucu jika seorang menteri yang ditunjuk presiden, namun loyalitasnya justru ganda. 

"Ini yang lucu kita ada menteri ditunjuk Presiden tetapi loyalitasnya ganda. Bahkan jangankan menteri, presiden pun dianggap petugas partai. Nah ini yang nggak masuk akal," ujar Refly Harun.

"Ya karena once dia dipilih oleh rakyat, maka presiden itu adalah orang nomor satu di Republik ini, dan siapa yang diangkat presiden sebagai menteri, pembantu presiden loyalitasnya juga harus kepada presiden," imbuh Refly Harun.

Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi