Presiden Joko Widodo dinilai amatir dalam menjalankan fungsi sebagai kepala negara. Ini lantaran dia diduga kuat telah menyulap Istana Negara sebagai tempat untuk ikut membahas dinamika politik bersama para ketum parpol jelang Pemilu 2024.
Bagi pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Dedi Kurnia Syah, langkah Jokowi mengumpulkan enam ketua umum partai di Istana Negara telah membuat mantan walikota Solo itu kehilangan wibawa.
"Itu yang membuat presiden kehilangan wibawa, sekaligus layak dianggap amatir dalam menempatkan posisi sebagai kepala negara dan politisi," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (9/5).
Dedi lantas mengambil contoh para presiden sebelum Jokowi, seperti Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak mengintervensi politik secara terang-terangan. Mereka tidak pernah menggunakan istana sebagai tempat berkumpul dengan ketum parpol untuk membahas peta politik pilpres.
"Presiden Soeharto tidak terlibat bahkan di Golkar sekalipun, meskipun publik mengetahui ia menguasai Golkar. SBY pun demikian tidak pernah terlihat agresif sebagai elit Demokrat saat ia menjabat presiden," katanya.
Menurut Dedi, Presiden Joko Widodo telah mempertontonkan contoh buruk kepada masyarakat. Khususnya tentang bagaimana seorang presiden harus bijak dalam memisahkan urusan bernegara dan berpartai.
"Jokowi dalam situasi yang sama, bisa dianggap yang terburuk terkait pemahaman partai dan negara, kecuali jika negara kita bersistem komunis, maka partai memang sebagai lembaga tertinggi," demikian Dedi.