Mengejutkan, JK Bocorkan Ekonomi RI Dikuasai China

 Jusuf Kalla (JK), Mantan Wakil Presiden RI ke 10 memberikan pernyataan mengejutkan.

Ia bilang, 50% ekonomi Indonesia dikuasai oleh penduduk Etnis China.

Padahal, kata Jusuf Kalla, Etnis China di Indonesia tak lebih dari 5%.

"Kita di Indonesia penduduk Tionghoa (China) itu hanya 4,5% tapi mengusai ekonomi lebih dari 50%. Jadi kekuatan 10 kali lipat dari pada jumlahnya," kata JK dalam acara halalbihalal yang diadakan oleh Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Hotel Borobudur, Jumat (12/5/2023) malam.

Jusuf Kalla juga mencontohkan negara tetangga, yaitu Malaysia yang 30% total penduduk China menguasai 60% ekonomi negara. 

"Malaysia juga. Tapi Malaysia memang penduduk Tionghoa itu 30%. Jadi kalau ekonomi Malaysia 60% dikuasai Tionghoa, itu hanya 1 banding dua," kata dia.

JK menyebut minimnya warga Indonesia yang menjadi pengusaha menjadi masalah besar.

"Tentu (etnis China) sahabat-sahabat kita, penting kerjanya bayar pajak, dia pekerjakan orang. Tapi tatanan terbesarnya ada di kita. Mereka tidak salah yang kurang kita," tuturnya.

"Karena itu tantangan kita yang terbesar sebenarnya pada dewasa ini. Adalah entrepreneurship. Bukan hanya ilmu saja. Semua di sini perilmuan cendikiawan," kata dia.

90 Persen Tambang Nikel RI Dikuasai China, Pantesan Jokowi Sebut Xi Jinping Sebagai Kakak Besar 

Pegiat media sosial Lukman Simandjuntak menyoroti anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat Zulfikar Hamonangan yang mencecar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif soal fakta bahwa 90 persen tambang nikel Indonesia dikuasai China.

Hal tersebut ditanggapi Lukman Simandjuntak melalui akun Twitter pribadi miliknya.

Dalam cuitannya, Lukman Simandjuntak menyinggung soal Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bertemu dengan Presiden China Xi Jinping.

Lukman Simandjuntak mengatakan bahwa pernyataan dari anggota DPR ke Menteri ESDM seakan memperjelas soal Jokowi yang menyebut Xi Jinping dengan sebutan "kakak besar". 

"Pantesan skr disebut sbg Kakak Besar, wong 90 persen tambang nikel dikelola kakak," ungkap Lukman Simandjuntak melalui akun Twitter pribadi miliknya, Rabu (23/11).

Sementara itu, Zulfikar menekankan jangan terlalu percaya diri Indonesia bisa menjadi produsen nomor satu baterai lithium jika hanya mengandalkan nikel.

Pasalnya, penggunaan lithium adalah hal utama yang harus dipikirkan.

Ia menegaskan meski dibilang ada larangan ekspor bahan mentah, faktanya jika dicek di lapangan ada proses ekspor nikel besar-besaran.

Zulfikar pun menyinggung Cina mengantongi pendapatan Rp450 triliun per tahun hasil dari nikel di Indonesia. 

"90 persen tambang nikel yang ada di Indonesia itu dikuasai Cina, Pak Menteri. Bahkan, benar atau tidaknya, pajaknya pun dibebaskan 30 persen. Ini kebijakan-kebijakan yang aneh. Sementara, perusahaan-perusahaan pribumi banyak tersingkirkan, izin-izin mereka dicabut," katanya dalam Rapat Kerja di Komisi VII DPR RI, Senin (21/11).

Lebih lanjut, Zulfikar menjelaskan bahwa sungguh aneh Cina bisa menguasai 90 persen tambang nikel hingga smelter di Indonesia.

Sementara, orang pribumi tersingkir ketika tanah-tanah yang dipakai tersebut adalah tanah rakyat.

Kemudian, Arifin Tasrif mengatakan bahwa hilirisasi nikel adalah suatu kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja Indonesia.

Namun, ia tak buka suara soal pernyataan Zulfikar soal 90 persen tambang nikel di RI yang dikuasai Cina.

"Saat ini industri turunan dari nikel baru pada tahap nikel pig iron yang kita proses, kemudian kita masuk ke ferro nickel, dan arah hilirisasi kita nanti kita harus bisa menghasilkan precursor. Precursor adalah suatu bahan atau komponen yang mengandung nikel yang dibutuhkan untuk baterai," jelas Arifin dalam rapat.

Sumber Berita / Artikel Asli : CNBC Indonesia