Jusuf Kalla Kritik Soal Tol Cuma Buat Orang Kaya: Tak Adil!

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyinggung soal kerusakan jalan di Indonesia.

Menurutnya, hal tersebut bersumber dari adanya ketidakadilan dalam pembangunan nasional.

"Baru-baru ini viral kenapa jalanan rusak. Penting sekali jalanan. Tetapi 170.000 jalan rusak di Indonesia," kata dia di acara Milad PKS ke-21, Sabtu (20/5/2023), dikutip dari channel YouTube PKSTV.

Lebih lanjut, ia mengatakan selama ini jalan mulus cuma bisa dinikmati orang tertentu. Ia mengkritik adanya ketidakadilan dalam hal kesejahteraan. 

"Artinya orang bisa menganggap, kalau mau jalan baik hanya orang mampu yang bisa karena dibayar. Tapi jalan rakyat, petani kita, oleh siapa pun rusak tidak diperbaiki. Itu ketidakadilan untuk rakyat," ia menuturkan.

Lebih lanjut, JK mengatakan ketidakadilan di dalam negeri ini adalah PR bersama yang harus dituntaskan oleh pemerintah selanjutnya.

Ia juga mengatakan turut bertanggung jawab soal jalanan rusak yang belum juga punya solusi.

"Saya juga dulu bertanggung jawab, PKS bertanggung jawab. Demokrat apalagi. Tapi yang kita lihat sesuatu dari apa yang dirasakan rakyat bangsa ini. Petani karena tidak bisa bayar tol makanya jalannya lobang-lobang," ia menuturkan. 

JK Sebut Kebijakan Jokowi Ini Tak Patut Dilanjutkan

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah.

Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang.

"Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). 

Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus.

Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu.

"Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya.

JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik. 

Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi yang digenjot pemerintah saat ini, JK mengatakan sudah tepat.

Hanya saja, dampaknya akan maksimal jika sepenuhnya tidak melibatkan investor luar.

"Hilirisasi itu baru memiliki dampak yang baik kalau dikerjakan oleh usaha nasional. Kalau semuanya oleh asing, maka dampaknya menjadi kecil," kata dia.

JK mengatakan kebijakan pemerintah harus terus dievaluasi. Pemerintahan selanjutnya tak mesti mengikuti apa yang dilakukan pemerintah saat ini.

"Pemerintah siapa pun di masa mendatang harus evaluasi ini. Jangan mengikuti kebijakan pemerintah yang sekarang," ia memungkasi.

Sumber Berita / Artikel Asli : CNBC Indonesia