Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

JK Sebut Kebijakan Jokowi Ini Tak Patut Dilanjutkan, Apa Tuh?




Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) mengomentari soal kebijakan subsidi BBM yang masih dilakukan pemerintah.

Menurut dia, sebaiknya kebijakan itu tak dilanjutkan di masa mendatang.

"Kalau dari sisi pemerintah dan tentu berpengaruh ke ekonomi nasional, pemerintah harus punya daya beli yang kuat. Karena itu, pemerintah seharusnya mengurangi dampak subsidi yang tidak perlu," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023).

Ia melanjutkan bahwa subsidi memang tidak apa-apa diberikan ke masyarakat yang tidak mampu. Namun, jangan sampai dilakukan terus-menerus.

Menurut JK, masyarakat sebenarnya mampu untuk membeli BBM tanpa subsidi. Ia menyinggung pengalamannya saat masih menjabat pada 2005 lalu. 

"Pengalaman saya waktu itu 2005 menaikkan BBM sampai 100% masyarakat menerimanya," ujarnya.

JK juga mengomentari soal nilai ekspor yang naik, tetapi tidak dibarengi dengan cadangan devisa yang naik.

Sementara itu, untuk kebijakan hilirisasi yang digenjot pemerintah saat ini, JK mengatakan sudah tepat. Hanya saja, dampaknya akan maksimal jika sepenuhnya tidak melibatkan investor luar.

"Hilirisasi itu baru memiliki dampak yang baik kalau dikerjakan oleh usaha nasional. Kalau semuanya oleh asing, maka dampaknya menjadi kecil," kata dia.

JK mengatakan kebijakan pemerintah harus terus dievaluasi. Pemerintahan selanjutnya tak mesti mengikuti apa yang dilakukan pemerintah saat ini. 

"Pemerintah siapa pun di masa mendatang harus evaluasi ini. Jangan mengikuti kebijakan pemerintah yang sekarang," ia memungkasi.

Jusuf Kalla: Jangan Kasih Karpet Merah Cuma ke Investor Asing

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengomentari soal kemandirian ekonomi nasional.

Menurut dia, hal itu bisa dicapai jika pemerintah tidak melulu bergantung ke investor asing.

"Jangan hanya investor asing dikasih karpet merah, tapi karpet hitamnya kita," kata dia dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023). 

Ia mengatakan regulasi perlu dibenahi. Potensi nasional perlu digenjot dan dipaksakan agar tidak 'ketagihan' dengan kemudahan yang diberikan investor asing.

Ia mengomentari soal investasi PT Vale Indonesia TBK (INCO) yang merupakan bagian dari perusahaan multitambang asal Brasil. Perusahaan tersebut beroperasi di Blok Sorowako, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

"INCO saya tentu pemerintah salah dulu. INCO diberi eksplotiasi nikel kita tapi 20 tahun tidak ada yg bisa bikin smelter nasional karena tidak ada ahli teknologi," ia menuturkan.

"Sekarang nasionalnya kan bisa. Asal berani saja," ia melanjutkan.

JK juga mengomentari soal China sebagai mitra infrastruktur Indonesia saat ini. Menurut dia, sebenarnya tidak ada yang tidak bisa dikerjakan sendiri. 

"Apa sih yang kita tidak bisa kerjakan. Infrastruktur, bikin jalan tol, semuanya baik. Apa sih yang nggak bisa?" kata dia.

Ia sesumbar dulu ketika masih menjabat, ada investor Perancis dan Jepang yang ingin membangun bandara. Namun, hal tersebut ditolak mentah-mentah oleh JK.

"Saya bilang tidak boleh semua harus dari nasional. Kantor nasional, tidak ada kompromi. Bingung itu menteri perhubungan," ia bercerita.

Ia mengatakan pemerintah harus tegas jika benar-benar ingin mencapai kemandirian ekonomi nasional.

"Jangan hanya bangga ada investasi ini-itu dari luar negeri. Tapi bagaimana produktivitas nasional ditingkatkan," ia memungkasi.

Sumber Berita / Artikel Asli : CNBC Indonesia

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

Ads Bottom

Copyright © 2023 - Onlineindo.TV | All Right Reserved