JK Marah! Bumi RI Dikeruk, Hasilnya Tak Jadi Kekayaan Negara

Kebijakan hilirisasi yang seringkali digaungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kini mendapatkan kritik dari berbagai pihak. Terbaru kritik datang dari Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019.

Dalam tataran konsep, JK mengakui hilirisasi adalah kebijakan yang bagus.

Hanya saja praktik yang berlaku di Indonesia jauh dari tataran ideal, di mana memberikan dampak besar terhadap masyarakat.

"Tambang dan sebagainya, kembalinya harus jadi kekayaan negara apakah dikerjakan oleh asing atau nasional harus memberikan manfaat bagi masyarakat dengan cara mengontrol itu," ungkap JK dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia TV, dikutip Senin (22/5/2023).

Pernyataan JK mengacu kepada hasil dari hilirisasi yang hanya bagus di atas kertas.

Salah satu contoh nyata adalah ekspor yang melonjak tinggi dalam 2 tahun terakhir. Bahkan selama 37 bulan beruntun neraca perdagangan Indonesia surplus.

Di sisi lain, cadangan devisa (cadev) yang dicatat oleh Bank Indonesia (BI) tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kenaikan cadev bahkan cukup besar ditopang oleh penambahan utang luar negeri. 

Padahal apabila masuk ke sistem keuangan dalam negeri, valuta asing (valas) tersebut akan membantu ketersediaan likuiditas dan mendorong penguatan nilai tukar rupiah.

Secara berlanjut dampaknya akan terasa ke perekonomian nasional secara nyata.

JK juga mengkritik terlalu banyaknya keterlibatan asing dalam hilirisasi.

"Hilirisasi memberikan dampak baik kalau dikerjakan oleh usaha nasional, kalau asing, dampaknya menjadi kecil. ini harus kebijakan ini harus dievaluasi," paparnya.

Sebelumnya kritikan muncul dari Ekonom Senior Faisal Basri dalam program Your Money Your Vote di CNBC Indonesia Senin (22/5/2023).

Faisal menjelaskan nilai tambah hilirisasi seperti nikel tidak dirasakan oleh masyarakat sepenuhnya.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) mencatat, pada tahun 2022 kemarin, realisasi nilai tambah dari hilirisasi nikel mencapai US$ 33 miliar atau setara dengan Rp 514,3 triliun. 

Menurutnya, China yang merupakan penampung nikel Indonesia, mendapat keuntungan besar.

"Yang terjadi kalau hilirisasi biji nikel diolah jadi pig nikel ekspor bukan dijadikan lanjutan industri kita hilirisasi malah menopang industrialisasi di China," kata Faisal.

Seharusnya langkah yang diambil adalah memaksa industri tersebut dari hulu sampai hilir berkembang di dalam negeri.

"Untuk biaya pembangunan kita cuma mengeruk sumber daya alam semakin dalam, China 94% ekspor industri manufaktur Indonesia cuma 40%, sisanya petik jual gak pakai otak," pungkasnya. 

Utang selalu menjadi momok yang ramai dibicarakan publik. Saat ini, posisi utang pemerintah telah mendekati angka Rp 8.000 triliun.

Data Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp7.879 Triliun pada Akhir Maret 2023. Angka ini jauh dibandingkan posisi Maret 2022, sebesar Rp 7.052,5 triliun. 

Dalam pidato di hari ulang tahun (HUT) ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta kemarin Sabtu (20/5/2023), Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengungkit perihal utang ini.

Persoalan ekonomi di Indonesia mengenai utang, kata JK juga sudah mengakar. Dia bahkan membenarkan utang luar negeri Indonesia yang cukup besar, seperti yang disampaikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada kesempatan yang sama.

"Pak AHY tadi mengatakan utang besar, betul. Setahun bayar utang lebih Rp 1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka," jelas JK, dikutip Minggu (21/5/2023).

Dia berharap persoalan utang yang sudah membengkak saat ini, bisa terus diselesaikan, agar tidak berdampak pada masalah sosial yang semakin meluas di Indonesia.

"Masalah sosial sekarang sudah mulai berbahaya, ibu-ibu (flexing) pakai tas bagus jadi musuh masyarakat, apalagi pakai tas Hermes, bukan dia yang salah suaminya yang ditawan. Ada anak pakai motor besar jadi musuh masyarakat," ujarnya.

Menurut JK, masalah sosial yang terjadi saat ini menandakan adanya kondisi sosial yang buruk di negeri ini, khususnya pada pemerataan ekonomi.

Pada kesempatan yang sama, AHY mengaku banyak keluhan datang dari masyarakat. Keluhan itu tentang bagaimana anggaran negara yang sudah banyak digelontorkan pemerintah untuk pembangunan proyek-proyek tidak langsung dirasakan oleh masyarakat kecil. 

Ditambah, kata AHY utang Indonesia yang terus membengkak lebih dari Rp 7.800 triliun.

"Bertambah lebih dari Rp 5.000 triliun sejak delapan tahun yang lalu. Jauh di atas keamanan fiskal negara kita," jelas AHY.

Oleh karena itu, dia mengungkapkan tidak heran jika presiden terpilih mendatang akan dibebankan dengan utang yang menumpuk.

Sebagai catatan, pemerintah tahun ini melakukan pembayaran bunga utang sebesar Rp 426,8 triliun untuk bunga utang dalam negeri dan Rp 14,6 triliun untuk bunga utang luar negeri.

Perhitungan besaran pembayaran bunga utang tahun 2023 secara garis besar meliputi pembayaran bunga atas outstanding utang yang berasal dari akumulasi utang tahun-tahun sebelumnya termasuk utang dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Pada periode 2018-2021, realisasi pembayaran bunga utang mencapai Rp 257,95 triliun (2018), sebesar Rp 275,52 triliun (2019), sebesar Rp 314,09 triliun (2020), dan sebesar Rp 343,49 triliun (2021).

Sementara itu, pada 2022, realisasi bunga utang diperkirakan mencapai Rp 403,87 triliun, lebih rendah dari target yang tercatat Rp 405,87 triliun.

Sumber Berita / Artikel Asli : CNBC Indonesia