Hasil Survei Via Medsos: Publik Endus Pejabat 'Bermain' Dalam Program Subsidi Kendaraan Listrik

 Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melakukan hasil riset melalui media sosial khususnya Twitter terkait subsidi kendaraan listrik.

Temuan tersebut diperoleh dari riset pada rentang 8-12 Mei 2023. Dalam rentang waktu tersebut, Indef mengumpulkan 18.921 pembicaraan terkait penolakan subsidi kendaraan listrik dari sekitar 15.319 akun.

Data Analyst Continuum Indef Wahyu Tri Utomo mengatakan, dari riset itu, Indef mendapati sebagian warganet menilai kebijakan subsidi kendaraan listrik akan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi pejabat pemerintahan yang berstatus juga sebagai pengusaha.

Pada program subsidi kendaraan listrik, Indef mengungkapkan, ada pejabat-pejabat yang sering dihubung-hubungkan dalam hal ini.

Di antaranya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menjabat juga sebagai Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia.

Bahkan kerap kali ia disebut-sebut karena afiliasinya dengan PT TBS Energi Utama Tbk yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk memproduksi kendaraan listrik Electrum.

“Ini memunculkan kecurigaan dari masyarakat yang berpikir, jangan-jangan subsidi ini bagi para pengusaha ini sendiri, bukan bagi masyarakat yang membutuhkan. Topik ini cukup hangat dibahas media sosial,” ucap Wahyu dalam diskusi daring bertajuk Subsidi Mobil Listrik: Insentif untuk yang Berdaya Beli, dilansir dari laman Republika pada Senin (22/5/2023).

Selain adanya kecurigaan bahwa kebijakan subsidi kendaraan listrik hanya menguntungkan beberapa pihak, lanjut Wahyu, penolakan juga dilontarkan warganet karena adanya anggapan bahwa kendaraan listrik tidak mengurangi polusi secara signifikan.

Selain itu, ada juga pandangan yang melihat bahwa pasar kendaraan listrik sudah cukup besar tanpa adanya subsidi.

Dari survei tersebut ditemukan sebanyak 67,17 dari warganet menyetujui pengalihan subsidi ini digunakan kendaraan umum berbasis listrik.

Terlebih, warganet juga menilai subsidi kendaraan listrik pribadi berpotensi tidak tepat sasaran dan hanya menguntungkan berbagai pihak saja.

“Sebanyak 67,17 persen warganet sepakat dengan ide subsidi kendaraan listrik dialihkan kendaraan umum berbasis listrik, karena kemanfaatannya akan lebih luas karena langsung menyentuh masyarakat umum, daripada subsidi ke pribadi,” ucap dia.

Berdasarkan temuan ini, sebanyak 33 persen juga menolak ide pengalihan subsidi kendaraan listrik khusus kendaraan umum berbasis listrik. 

Hal ini dikarenakan subsidi kendaraan listrik bagi pribadi merupakan solusi yang paling tepat pengurangan emisi.

Terlebih, warganet juga menilai perlu adanya masa transisi dari kendaraan berbasis bahan bakar minyak ke kendaraan listrik yang akan dipermudah dengan adanya subsidi.

“Yang lain ada yang menyebut subsidi BBM itu lebih tinggi dari subsidi kendaraan listrik, juga terakhir menyebutkan emisi karbon kendaraan listrik lebih sedikit dari kendaraan berbasis BBM, sehingga menolak ide Anies tersebut,” ucap Wahyu.

Subsidi dari Jokowi: Motor Rp8 Juta & Mobil Listrik Rp80 Juta

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan subsidi bagi setiap pembelian mobil maupun kendaraan listrik di dalam negeri.

Meski dengan syarat, insentif diberikan untuk setiap pembelian kendaraan yang mempunyai pabrik di Tanah Air. Namun, ini masih sebatas rencana, akan sangat tergantung dari kementerian keuangan.

Memahami Jebakan Subsidi Kendaraan Listrik dalam Keuangan Negara

SUBSIDI kendaraan listrik menjadi topik kebijakan publik yang menarik akhir-akhir ini.

Kontroversi tersebut berasal dari pidato Anies Baswedan pada 7 Mei 2023 di depan Relawan Amanat Indonesia di Istora Senayan.

Anies Baswedan menyoroti bagaimana seharusnya kekuasaan harus tetap berada di tangan rakyat.

Kemudian Anies Baswedan menyoroti subsidi kendaraan listrik yang terkesan ada kelompok ekonomi yang menunggangi proyek kendaraan listrik akhir-akhir ini dan subsidi rakyat digunakan untuk mendukung proyek tersebut. Ini Anies Baswedan tidak setuju.

Subsidi Adalah Alat Distribusi Kekayaan, Bukan Akumulasi Kekayaan 

Anies menyampaikan pandangannya soal magnitude subsidi listrik yang menggunakan uang publik.

Kritikan Anies Baswedan diberikan batas yang jelas, yaitu soal layakkah dalam kebijakan publik, subsidi diberikan kepada the Have dan mencabut subsidi untuk the Have Not.

Dalam perspektif kebijakan publik dan keuangan negara yang terbatas, seharusnya pemberian subsidi diberikan kepada sesuatu yang lebih tepat guna dan dapat membantu rakyat yang paling marjinal.

Anies sangat paham kondisi keuangan negara, di mana karena terbatas jumlahnya, maka subsidi menggunakan keuangan negara harus diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak.

Bukan memberikan subsidi kepada mereka yang mampu dan melupakan kelompok miskin.

Anies memiliki keinginan agar negara dijalankan untuk melindungi semua dan memberikan distribusi kekayaan yang adil kepada mereka yang tidak mampu.

Anies memberikan ilustrasi yang tepat dengan membandingkan subsidi untuk mobil di kota besar diprioritaskan, namun masih banyak warga negara yang belum punya listrik seperti di Pulau Selaru, Maluku Tenggara Barat.

Pandangan seperti ini lebih tepat dan lebih bijak dalam pandangan kebijakan publik.

Di mana perspektif kebijakan publik adalah, subsidi merupakan alat distribusi kekayaan, bukan akumulasi kekayaan bagi orang kaya dan orang kota.

Rekomendasi: Menggiatkan kendaraan listrik untuk massal Bukan Mengambil Subsidi Hak Orang Lemah.

Bagaimana pandangan kebijakan publik untuk menghindari jebakan subsidi listrik dalam keuangan negara?

Per hari ini Mei 2023, utang negara mencapai lebih dari Rp 7,734 triliun atau setara 526 miiar dolar AS.

Jumlah utang tersebut, pemerintah harus membayar rata-rata Rp 400 triliun untuk pokok utang dan Rp 386 triliun untuk bunga berjalan. 

Totalnya hampir Rp 800 triliun untuk membayar pokok dan bunga. Sementara itu APBN berjumlah Rp 3.061 triliun.

Proporsi pembayaran utang dan bunga atau debt service ratio (DSR) pada tahun 2023 meningkat di kisaran 25% hingga 30%, tepatnya 26,6%.

Memberikan subsidi kepada individu kendaraan listrik akan mempersulit keuangan negara dalam memberikan layanan publik lainnya.

Solusi agar publik menggunakan kendaraan listrik tanpa harus subsidi yang menggerus APBN adalah melalui memberikan insentif non-monetary.

Insentif non-monetary mobil listrik dapat berupa memberikan kebebasan tilang elektronik dan pembatasan ganjil-genap yang sebenarnya sudah dilakukan Anies Baswedan di Jakarta.

Anies Baswedan juga menerapkan insentif nonsubsidi listrik melalui menghapus pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) berbasis listrik, baik roda dua maupun roda empat dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan atas Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Dirinya juga memiliki perhatian besar terhadap penggunaan kendaraan listrik, khususnya untuk transportasi umum.

Pada awal 2022, Anies meluncurkan 30 bus listrik yang kemudian beroperasi di Jakarta. Jumlah 30 armada bus listrik di Jakarta, termasuk jumlah terbanyak yang ada di Indonesia.

Apa yang sudah dilakukan Anies Baswedan tidak cukup dalam level Kota Jakarta saja, namun perlu diperbesar dalam ruang lingkup nasional NKRI.

Dengan begitu, Indonesia dapat keluar dari jebakan subsidi mobil listrik yang membebani keuangan negara di masa depan. Semoga.

Moeldoko Cerita Perjuangannya Bikin Bus Listrik MAB

Mantan Panglima TNI Moeldoko bercerita soal perjuangannya membangun bus listrik MAB (Mobil Anak Bangsa) dari nol.

Ia pun merasa bangga dengan produk bus listriknya yang kini memasuki generasi kelima dan sudah melalui berbagai macam uji coba. 

"Tahun 2012 waktu jadi Wakil Gubernur Lemhanas, saya berpikir saat itu, bahwa baterai lithium atau baterai listrik adalah masa depan," buka Moeldoko di booth Wuling IIMS 2021, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Lanjut cerita, Moeldoko mengaku diajak teman-temannya dari BPPT dan ITB untuk terbang ke Shanghai dan melihat langsung proses produksi baterai listrik sekaligus mobil listrik.

Dari kunjungan itu, Moeldoko berandai-andai membuat baterai dan mobil listrik di Indonesia.ngan.

"Melalui sebuah perdebatan yang panjang, akhirnya teman saya yang dari Tiongkok mau bekerja sama dengan saya. Setelah itu saya mengirimkan tim berpuluh-puluh kali ke Tiongkok untuk belajar. Dan Alhamdulillah semua berjalan dengan baik," cerita pria yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) itu.

Moeldoko menambahkan, saat itu dia membuat unit prototipe awal bus listrik MAB dari modifikasi sasis Mercedes-Benz dan dinilai berhasil.

"Waktu itu saya memberanikan diri untuk membuat bus listrik pada 2016-2017. Tentu saya nggak bisa, saya kan tentara , mana ngerti buat barang-barang begitu. Saya tunjuk waktu itu pak Ongki untuk membidangi mobil listrik ini. Apa yang dilakukan waktu itu, kita potong sasisnya mobil Mercy, setelah itu direka sedemikian rupa dan disetujui," lanjut Moeldoko.

Prototipe bus listrik pertama MAB disebut sukses, sehingga dilanjutkan membuat prototipe berikutnya. Pada generasi kedua ini dibuat bus low entry dengan bodi monokok, di mana diuji coba perjalanan jarak jauh Jakarta-Surabaya pulang pergi, dan diklaim tidak mengalami persoalan teknis apa pun.

"Prototipe kedua sudah teruji puluhan ribu kilometer, dan sampai sekarang tidak mengalami gangguan, baik mekanikal maupun elektrikal. Prototipe kedua ini juga diuji penggunaannya, di bandara Soetta, dan sudah berjalan cukup lama, termasuk PLN yang menguji cukup lama, enam bulan melakukan pengujian pada sistem charger station," sambung Moeldoko.

Setelah prototipe kedua berhasil diuji coba, Moeldoko baru berpikir membuat sebuah perusahaan khusus yang menangani aktivitas pembuatan kendaraan, maka berdirilah PT MAB (Mobil Anak Bangsa).

"Secara bertahap kami mengembangkan bus listrik dengan body aluminium, dan sekarang sudah full aluminium. Karena kami menginginkan, semakin ringan bus itu, sehingga memiliki jarak tempuh yang lebih panjang," kata Moeldoko.

Singkat cerita, pada tahun 2019 MAB meluncurkan bus listrik antar kota dan yang menjadi kustomer pertama MAB adalah perusahaan dari Jepang, Mitsui.

"Mobil listrik (buatan) Indonesia yang beli justru orang Jepang pertama kali, dan saat ini digunakan di Paiton. Dan sudah satu setengah tahun tidak hambatan sedikit pun. Bus listrik ini canggih karena sudah dibekali liquid cooling system sehingga bisa melaju dengan kecepatan 100 km/jam, bahkan bisa juga melaju dengan kecepatan 130 km/jam. Dengan jarak tempuh kurang lebih 200 km".

"Pada 2020 Indonesia menghadapi pandemi, MAB tetap mengembangkan bus listrik. Salah satu yang kami kembangkan adalah bus listrik dengan Automatic Manual Transmission. Ini juga merupakan bus listrik pertama di Indonesia yang dilengkapi AMT, tujuannya adalah supaya lebih hemat di dalam penggunaan daya listrik per kilometer, kecepatan lebih 100 kilometer per jam dan bisa menempuh jarak lebih dari 250 km untuk satu kali charging, sehingga cocok digunakan untuk stop and go di dalam kota, maupun bus antar kota dan di tol maupun jalan banyak tanjakan," tukasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli ; republika