Duh! 3 Proyek Kebanggaan Jokowi Ini Ditinggal Investor

 

Pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki sejumlah proyek prioritas, yakni Proyek Strategis Nasional (PSN).

Daftar PSN ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Terbaru, peraturan tersebut direvisi menjadi Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Namun, sejumlah perusahaan asing satu per satu memutuskan untuk hengkang dari proyek 'kebanggaan' Presiden Jokowi tersebut.

Sejumlah proyek, seperti sektor minyak dan gas bumi (migas) maupun petrokimia ditinggalkan para investor asing.

Berikut daftar PSN yang ditinggalkan para investor asing.

1. Proyek Gas Laut Dalam

Salah satu PSN yang ditinggalkan investor adalah proyek gas laut dalam atau Indonesia Deepwater Development (IDD) di Kalimantan Timur.

Awalnya, Chevron Indonesia Company (CICO) adalah pihak mengelola proyek IDD ini. 

Namun, Chevron mengumumkan akan melepas pengelolaan lapangan migas IDD ini karena dinilai tidak ekonomis bagi perusahaan.

Perusahaan migas asal Italia, yakni ENI dikabarkan bakal menggantikan posisi Chevron dalam pengelolaan proyek IDD.

Hal tersebut pun dibenarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif.

Menurut Arifin, proses perpindahan pengelolaan proyek IDD diharapkan dapat selesai pada akhir Mei 2023 ini.

"IDD nanti keputusannya Insya Allah akhir Mei," kata Arifin saat ditemui di Kantor ESDM, dikutip Sabtu (13/5/2023).

Proyek IDD cukup menarik untuk dikembangkan karena produksi gasnya diperkirakan bisa mencapai 844 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dan 27 ribu barel minyak per hari (bph).

Proyek IDD terdiri dari dua proyek hub gas yang akan dikembangkan, yaitu Gendalo dan Gehem hub.

Proyek ini awalnya direncanakan dapat beroperasi pada 2025. Namun, proyek ini mengalami kemunduran hingga menjadi 2028.

2. Proyek Gas Abadi di Maluku 

Proyek strategis kedua yang juga ditinggalkan investor adalah Proyek Lapangan Abadi, Blok Masela di Maluku.

Perusahaan asal Belanda, Shell, memutuskan untuk hengkang dari proyek ini dengan menjual kepemilikan hak partisipasi (Participating Interest/ PI) sebanyak 35 persen.

Keluarnya Shell dari proyek Blok Masela membuat pemerintah mendorong agar BUMN migas, yakni Pertamina untuk dapat masuk dan mengambil 35 persen hak partisipasi milik Shell tersebut.

Saat ini, pemerintah masih menunggu kepastian dari Pertamina untuk bergabung di Blok Masela ini.

Arifin menargetkan proses pengambilalihan hak partisipasi Shell di Blok Masela sebesar 35 persen oleh Pertamina ditargetkan tuntas pada Juni 2023.

Menurut Arifin, setelah proses akuisisi rampung, Pertamina akan menjadi mitra Inpex dalam pengelolaan Blok jumbo tersebut.

Diketahui, Inpex masih memegang kepemilikan hak partisipasi sebesar 65 persen dan merupakan operator blok ini.

"Awal Juni kita harapkan. Awal Juni sudah ada keputusannya, sudah ada partner-nya, sudah ada konsorsium baru," ujar Arifin.

Arifin mengatakan, Pertamina nantinya akan masuk sendiri dalam proses pengambilalihan hak partisipasi Shell di Blok Masela.

Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah perusahaan migas pelat merah itu akan menggandeng partner lain atau tidak. 

Blok Masela ini diperkirakan memiliki potensi produksi 1.600 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) gas atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun (mtpa) dan gas pipa 150 MMSCFD, serta 35 ribu barel minyak per hari.

Proyek ini dikatakan sebagai 'raksasa' karena diperkirakan akan menelan biaya hingga US$19,8 miliar atau sekitar Rp293,9 triliun (asumsi kurs Rp14.844/US$).

Pengelola blok ini, baik Inpex dan mitranya nantinya akan membangun Kilang Gas Alam Cair (LNG) di darat.

3. Proyek Hilirisasi Batu Bara

Proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) dan metanol juga ditinggalkan investor asing. Investor tersebut adalah Air Products and Chemicals Inc, perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat (AS).

Keputusan hengkangnya perusahaan raksasa asal AS itu disampaikan melalui surat kepada pemerintah Indonesia.

Air Products memilih untuk tidak lagi melanjutkan dua proyek gasifikasi batu bara di Indonesia. Keduanya, yakni terkait proyek DME sebagai pengganti LPG di Tanjung Enim.

Mulanya, Air Products bekerja sama dengan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Pertamina (Persero). Kedua, proyek gasifikasi batu bara menjadi metanol dengan perusahaan Group Bakrie, batu bara akan dipasok dari PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia.

Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, menjelaskan bahwa Air Products sudah mengirimkan surat resmi kepada pemerintah Indonesia mengenai keputusan tersebut. 

Namun, ia tak membeberkan secara detail alasan Air Products memutuskan pergi dari proyek DME yang digadang-gadang menjadi pengganti gas LPG ini.

"Mereka sudah kirim surat resmi alasannya itu, mungkin ini masih berproses. Mereka mungkin punya alasan tersendiri. Itu ada di Kementerian nanti, lah, yang bisa jelaskan lebih detail," kata Arsal ditemui di Jakarta, Kamis (9/3/2023) lalu.

Menurut Arsal, pihaknya masih akan tetap berkomitmen untuk menjalankan proyek hilirisasi batu bara di dalam negeri sekalipun tanpa Air Products.

Terlebih, program hilirisasi batu bara merupakan upaya untuk mendukung ketahanan energi nasional.

Arifin Tasrif mengungkapkan, saat ini Air Products sedang fokus untuk menggarap proyek hidrogen di AS.

Hal tersebut menyusul diberikannya subsidi dari pemerintah AS untuk pengembangan proyek energi bersih.

"Di Amerika itu dengan adanya subsidi untuk EBT, jadi ada proyek yang lebih menarik ke sana untuk hidrogen karena Amerika lagi mendorong untuk pemakaian itu," ungkap Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (17/3/2023) lalu.

Menurut Arifin, Undang-Undang (UU) penurunan inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) memberikan subsidi murah untuk pengembangan proyek hidrogen sehingga membuat banyak investor mengalihkan kembali sebagian besar investasinya ke negeri Paman Sam tersebut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM saat masih dijabat Ridwan Djamaluddin sempat mengatakan bahwa salah satu pemicu hengkangnya Air Products dari PSN ini adalah karena tidak adanya titik temu untuk nilai keekonomian dan model bisnis antara Air Products dengan konsorsium bersama PT Pertamina (Persero) dan PT Bukit Asam (PTBA), serta KPC.

"Ya (penyebabnya) nilai keekonomian. Air Products, satu lagi yang sama KPC. Sama KPC kita fasilitasi untuk ketemu juga. Pada dasarnya, model bisnisnya tidak ketemu antara kedua pihak. Persiapan kita ke depan harus lebih detail," ungkap Ridwan saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (21/3/2023) lalu.

Sumber Berita / Artikel Asli : CNBC Indonesia