Direktur Pusat LP3ES: Ikut Ngurusin Pilpres, Jokowi Abaikan Aturan Main Demokratis!

 

Presiden Joko Widodo dianggap mengabaikan aturan main demokratis karena ikut cawe-cawe dan sibuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai salah satu bakal calon presiden (bacapres).

Akibatnya, banyak pihak yang mempertanyakan penyelenggaraan Pemilu 2024 apakah akan berjalan demokratis atau tidak.

Salah satu pihak yang menyoroti sikap cawe-cawe Jokowi itu adalah Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto saat menjadi pembicara dalam acara diskusi berjudul “Netralitas Presiden, Abuse of Power dan Penodaan Demokrasi” yang diselenggarakan oleh Indef melalui virtual, Minggu (14/5).

“Saat ini sudah menjadi satu bacaan kita sehari-hari bagaimana presiden ikut cawe-cawe, ikut sibuk, sibuk sekali untuk menjadi king maker, untuk ikut mendukung salah satu calon yang dikehendakinya,” ujar Wijayanto. 

Salah satu sikap cawe-cawe Jokowi itu adalah dengan mengundang tokoh-tokoh ke Istana Negara.

Wijayanto menilai, dengan tidak diundangnya Partai Nasdem dalam pertemuan beberapa waktu lalu di Istana Negara, menunjukkan bahwa koalisi tersebut merupakan koalisi untuk Pemilu 2024.

“Kalau ini koalisi untuk 2024, pertanyaannya adalah apakah sah seorang presiden yang masih menjabat itu kemudian pekerjaannya justru bukan pekerjaan yang diamanatkan konstitusi?” tanya Wijayanto.

Karena menurutnya, Presiden Jokowi seharusnya bekerja untuk mengawal berjalannya demokrasi dengan baik, termasuk Pemilu harus berjalan jujur dan adil.

Wijayanto pun mengutip berbagai studi, bahwa demokrasi di Amerika Serikat mati karena salah satunya adalah diabaikannya aturan main demokratis. 

Ia melihat akhir-akhir ini presiden mengabaikan aturan main demokratis, yaitu bahwa presiden seharusnya netral dalam pemilu.

“Mengapa demikian? Karena, presiden sebagai seorang masih menjabat mendapatkan mandatnya dari publik, yang sah oleh konstitusi, dia diminta menggunakan pengaruhnya kekuasaannya, untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali, untuk publik secara luas tanpa terkecuali. Bukan salah satu saja,” jelas Wijayanto.

Wijayanto pun menerangkan bahwa, ketika presiden aktif dengan semua kekuatan yang dimilikinya, dapat mempengaruhi pilihan para pengikutnya.

Muncul pertanyaan apakah pola pemilu yang diwarnai dengan keaktifan presiden mempengaruih pengikutnya itu bisa disebut demokratis.

“Lalu kemudian ketika presiden mendukung salah satu calon atau tokoh-tokoh yang diinginkannya, apakah presiden menggunakan aset publik apa tidak? Istana itu apakah digunakan untuk mendukung calon tertentu? Jadi rapat tim sukses? Kan (seharusnya) tidak,” pungkas Wijayanto. 

Jokowi Terkesan Ikut Campur Urusan Pilpres 2024, Pengamat: Alarm Buruk Demokrasi!

Presiden Joko Widodo yang terkesan ikut sibuk membahas koalisi jelang Pilpres 2024 bisa berdampak buruk bagi demokrasi di tanah air.

Pasalnya, posisi Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan bisa mempengaruhi terkait persoalan pemilu.

"Bisa menjadi buruk, kalau tidak netral. Atau struktur negara digunakan untuk kepentingan politik praktis dukung mendukung," kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin saat dihubungi, Selasa (9/4/2023).

Salah satu sikap Presiden Jokowi yang dianggap ikut campur dalam persoalan koalisi yakni ketika dia mengumpulkan enam ketua umum parpol koalisi Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara pada Selasa (2/5/2023) 

Apalagi, Jokowi secara gamblang menjelaskan alasannya tak mengundang Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam pertemuan itu memang karena NasDem telah berbeda koalisi.

Ujang mengkhawatirkan, penguasa berpotensi melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan dalam kontestasi Pemilu 2024.

"Dari situ akan terjadi abuse of power. Karena itu yang harus kita kritisi bersama," ujarnya.

Di sisi lain, jika dukungannya bersifat pribadi tentu tak menjadi masalah.

"Kalau dukung mendukungnya tidak menggunakan struktur dan insfrastruktur negara tidak masalah, karena itu punya hak pribadi," kata dia.

Sumber Berita / Artikel Asli : INDONESIA TODAY