Cerita Yusril: Ungkap Rapat Yang Menjadi Alasan BJ Habibie Tak Maju Lagi Jadi Presiden RI

 Mantan Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra menceritakan alasan Presiden ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie) tidak kembali maju sebagai calon presiden setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR RI.

Kepemimpinan BJ Habibie sebagai presiden berakhir setelah MPR RI menolak pidato pertanggungjawabannya dalam Sidang Istimewa MPR pada 13 November 1999.

Asisten Menteri Sekretaris Negara sekaligus penulis naskah-naskah pidato kepresidenan Era BJ Habibie itu mengungkapkan, setelah MPR menolak pidato tersebut, ada rapat yang digelar di rumah BJ Habibie.

Yusril yang hadir dalam rapat itu mengaku ada sejumlah peserta rapat yang mendesaknya untuk kembali maju sebagai calon presiden RI saat itu, namun BJ Habibie menolak usulan tersebut. 

“Pak Habibie bersikeras mengatakan dia tidak akan pernah maju karena dia merasa dipermalukan dan ditolak pidatonya oleh MPR,” kata Yusril, Senin (15/5/2023).

Lebih lanjut, Yusril juga mengaku kaget saat MPR RI menolak pidato pertanggungjawaban presiden BJ Habibie.

Terlebih, menurutnya, BJ Habibie telah melakukan langkah-langkah demokratisasi yang sangat besar, yang sebelumnya tidak dilakukan di era kepemimpinan Presiden ke-2 RI, Soeharto.

Menurut Yusril, sejak awal menjadi Presiden ke-3 RI, BJ Habibie sangat bersemangat untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi pada saat itu. 

Yusril menyebut tidak semua kebijakan yang dilakukan Soeharto diteruskan Habibie, meski pria yang dijuluki Bapak Teknologi Indonesia itu pernah beberapa kali diangkat Menteri Riset dan Teknologi saat era Orde Lama.

BJ Habibie, lanjutnya, juga melakukan pemulihan krisis secara cepat di Indonesia, khususnya krisis moneter pada awal Era Reformasi.

“Zamannya Pak Habibie ini dia bisa atasi (krisis di Indonesia). Keadaan itu menurun sampai setengahnya ya, dan berkat hubungannya cukup baik dengan negara-negara Eropa pada saat itu walaupun tidak dengan Amerika Serikat ya, tapi dengan Eropa terutama Jerman dan Perancis itu sangat di-support Pak Habibie,” tambahnya.

Sebagai informasi, BJ Habibie merupakan Presiden Indonesia dengan masa kepemimpinan yang paling singkat. Dia menjabat sejak 21 Mei 1998 hingga 13 November 1999. 

Meski singkat, masa pemerintahan Habibie krusial. Dia menjadi kunci masa transisi Indonesia dari rezim Orde Baru ke era Reformasi.

Beberapa peninggalan Habibie yang berhasil membuat reformasi besar-besaran di antaranya diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

UU itu menjadi ujung tonggak kebebasan pers di Indonesia yang pada masa pemerintahan sebelumnya sering dibredel dan dibungkam.

Habibie juga melaksanakan restrukturisasi perbankan Indonesia dan memisahkan Bank Indonesia (BI) dari pemerintahan agar tetap objektif dan tidak terpengaruh oleh politik. 

Pemisahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Independensi itu memberi keleluasaan kepada BI untuk mengelola sektor moneter.

Selain itu, Habibie juga membuat sejarah dengan membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan rakyat Indonesia dalam pemilu. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemilu.

Pada era Habibie diskriminasi terhadap etnis Tionghoa juga berhasil diakhiri setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 4 tahun 1999.

Sebab, inpres tersebut menghapuskan larangan berbicara dan mengajar Bahasa Mandarin yang sebelumnya berlaku di era Soeharto. 

Sumber Berita / Artikel Asli : Hajinews