Busyro Muqoddas Singgung Isu Radikalisme Dipakai Untuk Menutupi Persoalan Utama

 Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, Busyro Muqoddas, bicara soal masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia.

Dia mengatakan masalah itu ialah korupsi sistemik yang kerap coba ditutupi isu lain.

Hal itu disampaikan Busyro dalam diskusi bertajuk '25 Tahun Reformasi: Tantangan Mewujudkan Keadilan Negara Hukum', di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023).

Awalnya, Busyro mengatakan ada peredaman tindakan kritis di kampus dan para aktivis.

"Ada pemadaman kampus, pemadaman aktivis-aktivis dengan proyek-proyek, jabatan-jabatan, misalnya komisaris dan sebagainya," kata Busyro. 

Busyro kemudian menyebut ada isu-isu yang dikembangkan di masyarakat, salah satunya isu radikalisme. Isu tersebut, katanya, dipakai sebagai kamuflase untuk korupsi sistemik.

"(Dikembangkan) Isu radikalisme dan sebagainya. Yang sesungguhnya kami melihat bahwa isu-isu tersebut adalah sebagai kamuflase sebagai suatu dis orientasi dari persoalan-persoalan sesungguhnya yang dihadapi bangsa. Yaitu korupsi yang sistemik," sebutnya.

Dia juga mengkritik beban administrasi yang harus dilakukan oleh dosen di kampus.

Menurutnya, para akademisi jadi kurang mengurusi masalah yang ada gara-gara disibukkan beban administrasi.

"Dosen-dosen dan fakultas-fakultas nyaris tidak ada kepedulian atau kepekaan terhadap urusan-urusan kemanusiaan, hukum, ekonomi, dan seterusnya. Nyaris tidak ada," sebutnya. 

Acara tersebut digelar untuk evaluasi reformasi yang telah berjalan 25 tahun.

Dalam acara itu, turut hadir Peneliti BRIN Siti Zuhro, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid, dan Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati.

Ketua Pimpinan Pusat Tegaskan Muhammadiyah Tidak Anti Politik

Ada satu penegasan yang diucapkan oleh Ketua Pimpinan Pusat (PP) muhammadiyah, M Busyro Muqoddas dalam konsolidasi Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) se pulau Jawa di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).

Dia mengatakan, bahwa Muhammadiyah tidak anti partai politik. Karena dalam sejarah, tidak ada ideologi yang mempertentangkan antara keduanya.

Pernyataan ini menurutnya menjadi upaya Muhammadiyah dalam menyongsong tahun politik 2024. 

“Sebagai organisasi, Muhammadiyah tidak lepas dari intensitas habluminallah dan habluminannas. Pun dengan kegiatan politik terutama pada bidang politik kreatif, maka kita harus lebih hikmah. Kata hikmah di sini merupakan perpaduan antara kepekaan qolbun salim dan kepekaan akal waras atau akal budi,” ucapnya Senin (22/5/2023)

Dia mengucapkan, konsolidasi LHKP se pulau Jawa ini adalah untuk memperkuat peran strategis LHKP pada ranah politik kebangsaan dan kebijakan publik.

Busyro juga menyebut bahwa hubungan Muhammadiyah dan politik jelas termaktub dalam matan dan cita-cita Muhammadiyah.

Lebih lanjut, dia mengatakan, walaupun Muhammadiyah bukan partai politik, namun memiliki tradisi demokrasi yang baik. Pun dengan proses demokratisasi.

“Sebagai salah satu unsur chief strategy officer (CSO), Muhammadiyah tetap akan memasang posisi menjaga jarak. Apalagi melihat politik praktis seperti sekarang. Muhammadiyah akan tetap konsisten untuk memperkuat jati dirinya, menebar kebermanfaatan pada masyarakat karena hal itu adalah amanat Allah dan amanat muktamirin,” tegas Busyro. 

Adapun konsolidasi tersebut menjadi yang pertama dan akan disusul di lima regional lainnya. Hingga nanti akan berakhir pada rakernas pada Agustus mendatang.

Disisi lain, Rektor UMM, Fauzan mengatakan, yang paling penting dari agenda konsolidasi ini adalah hasil akhir.

Dalam hal mempersiapkan kader, LHKP perlu menggunakan paradigma yang berbeda, agar para kader nantinya bisa diterima dari khalayak manapun.

“Seperti halnya UMM yang telah banyak melakukan kerjasama dengan banyak pihak. Misalnya saja dengan sederet pemerintah daerah untuk membantu dan berkontribusi langsung di daerah terkait. Memberikan masukan di banyak aspek dan sektor. Terbaru, UMM telah berkolaborasi dengan Pemkab Tabanan mengenai Subak di Bali,” ungkap Fauzan.

Oleh karena itu, Fauzan menambahkan, inklusivitas atau cara pandang terbuka harus menjadi nafas dari LKHP. Apalagi jika akhir yang diinginkan lembaga ini adalah hikmah.

Dengan begitu, Muhammadiyah tidak hanya berkembang dari segi biologisnya saja, tetapi berkembang pula sosiologis dan ideologinya.

Sumber Berita / Artikel Asli : detik