Anies Bicara Negara Memeras, Singgung Beda Pikiran Politik Dipinggirkan

 Bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, bicara soal negara gagal karena negara secara politik memeras warganya.

Anies menyinggung negara memeras membuat warganya berbeda pilihan politik terpinggirkan.

Anies mulanya menjelaskan kemunduran sebuah negara dari 2 unsur utama, yakni sebagai institusi politik dan institusi ekonomi.

Menurut Anies, institusi politik dan ekonomi yang bersifat ekstraktif atau memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. 

Namun, jika institusi politik dan ekonomi sifatnya inklusif dan memberikan kesempatan kesetaraan, pelan-pelang negara itu akan bangkit dan berkembang.

"Negara yang memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagi ke semua," kata Anies dalam sambutannya dalam acara Milad ke-21 PKS di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023).

Menurutnya, negara yang memiliki institusi politik yang memeras hanya memberikan kesempatan partisipasi terbatas pada masyarakatnya.

"Negara dengan institusi politik yang memeras itu memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas. Yang terkendali, bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena," ujarnya.

"Negara dengan institusi politik ini sering tidak mengindahkan etika dan aturan hukum. Bahkan peraturan bisa di tekak-tekuk, tebang pilih, dan sering kali dibuat untuk menguntungkan mereka yang berada di dalam lingkungan kekuasaan," lanjutnya. 

Anies berharap agar negara Indonesia tidak ada yang menganut institusi politik memeras.

"Mudah- mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita. Ada apa tidak? Ada yang merasakan? Jangan sampai ada ya," imbuhnya.

Anies Sindir Pejabat Pembuat Aturan Sekaligus Pedagang

Bakal capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, menyampaikan pidato politik saat acara Milad PKS ke -21 di Istora Senanyan, Jakarta. 

Dalam sambutannya ia sempat menyinggung soal pejabat yang membuat aturan untuk kepentingannya sendiri.

Awalnya, Anies menuturkan bahwa institusi politik yang melayani masyarakat akan menjunjung tinggi demokrasi dan memberi kewenangan kepada pemerintah agar dapat saling mengawasi.

"Negara dengan institusi politik yang melayani semua, yang menjunjung tinggi pilar demokrasi dan memberikan kewenangan kepada pemerintahan agar saling mengawasi, saling menyeimbangkan," kata Anies di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

Dalam paparannya itu, Anies menyinggung pejabat pemerintah yang sekaligus pedagang.

Pejabat sekaligus pedagang ini kemudian membuat regulasi terkait dagangannya sendiri. 

"Negara yang seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya, yang seperti ini tidak ada market player yang sekaligus menjadi regulator. Kalau pedagang ya pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat dan pembuat aturan," ucapnya.

"Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk," sambungnya.

Anies berharap pejabat pemerintah dapat membedakan berbagai kepentingannya.

Menurutnya pejabat harus memperkuat hukum yang independen dan terbebas dari intervensi publik.

"Juga memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan bukan memberikan keistimewaan pada keluarga. Negara dengan institusi yang melayani ini cenderung menjunjung tinggi rule of law. Sehingga yang dilakukan adalah memperkuat cabang hukum agar independen dan terbebas dari intervensi politik, transparan dalam mengambil keputusan," imbuhnya. 

Sumber Berita / Artikel Asli : detik