7 Parpol Menghadap JK, Nyaris Semua Kecuali Satu

 Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengomentari soal pemilihan Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk masing-masing Calon Presiden (Capres) Indonesia di pemilu 2024 mendatang.

"Semua koalisi itu mempunyai masalah yang dilematis dalam pemilihan wakilnya. Kondisi makin rumit. Pemilu yang lalu lebih gampang," kata JK dalam sesi Nation Hub, CNBC Indonesia, Kamis (18/5/2023).

Ketika ditanya apakah sudah punya Cawapres yang direkomendasikan, JK menegaskan bahwa ia bukan pimpinan partai. 

"Saya tidak ikut pemilu, tetapi ikut memilih. Itu bukan ditentukan saya, tetapi koalisi dan Capres," ujarnya.

Namun, sebagai senior dan mantan Ketua Umum Partai Golkar, JK mengaku diajak berdiskusi. Hanya saja, ia tidak dapat mengumbarnya ke publik.

"Ada 7 yang menghadap ke saya. Hampir semua Parpol kecuali PDIP," kata dia.

JK berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan memegang demokrasi yang baik dan menjaga kedaulatan rakyat. 

Ia pun memberi wejangan bagi pemerintah dan semua pihak untuk kelancaran proses pemilu.

"Tentu pemerintah, aparat, di manapun harus menjadi pengawas yang baik, menjadi payung baik, wasit yang baik. Baru demokrasi bisa jalan. Baru bisa menjaga persatuan bangsa ini menjadi bangsa yang benar,".

Sebagai informasi, saat ini ada 3 Capres yang sudah diumumkan ke publik. Masing-masing adalah Ganjar Pranowo dari PDIP, Anies Baswedan dari NasDem, dan Prabowo Subianto dari Gerindra. Belum ada nama Cawapres yang diumumkan.

Jusuf Kalla Komentar Pedas soal Hilirisasi Smelter Jokowi 

Pembangunan infrastruktur Indonesia di era Presiden Jokowi digenjot. Namun, Jusuf Kalla melontarkan kritik soal ketergantungan proyek pemerintah terhadap pelaku usaha dan tenaga dari luar negeri.

Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan aliran investasi asing ke berbagai proyek infrastruktur nasional jangan justru membuat Indonesia tergantung kepada keahlian dan tenaga kerja asing.

Dia mengusulkan agar pemerintah membuat peraturan untuk memastikan investor asing yang masuk ke Indonesia mentransfer teknologi serta melatih dan merekrut tenaga kerja lokal.

"Harus dipaksakan tapi dengan aturan yang harus disahkan, harus. Tidak boleh kirim tenaga ini. Semua negara berhak mengatur itu," kata JK dalam wawancara khusus dengan CNBC Indonesia TV, dikutip Kamis (18/5/2023). 

"Jangan tukang las pun dari China dibawa ke sini. Anak petani kita didik sebulan dua bulan bisa dia jadi tukang las yang baik."

Tanpa paksaan untuk merekrut dan melatih tenaga kerja lokal, menurut JK, Indonesia kehilangan potensi menghasilkan nilai tambah yang lebih besar dari investasi asing.

Dia mengambil contoh pertumbuhan pesat industri smelter dalam satu dekade terakhir.

"Itu sangat penting karena begitu pelaksananya orang luar negeri, besok kita panggil lagi kontraktor lain. Apa yang terjadi? Memang menghasilkan banyak, tapi siapa yang punya? Karena kita biarkan kontraktor itu bawa semua puluhan ribu pekerja akhirnya tidak ada satu orang Indonesia pun yang tahu bagaimana bikin smelter," kata JK.

Sumber Berita / Artikel Asli : CNBC Indonesia