Tegaskan RI Mampu Bayar Utang Kereta Cepat, Lord Luhut: Kamu Kok Ragukan Negaramu?

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan kemampuan Indonesia untuk membayar bunga pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ke China Development Bank (CDB).

"Tidak ada masalah, kamu kok ragu kan negara mu. Kalian jangan under estimate (meremehkan)," ujar Luhut di Kantornya, Jakarta Pusat, Senin (10/4).

Luhut menyampaikan, kondisi perekonomian Indonesia ini saat ini telah mengalami kemajuan pesat dibandingkan beberapa waktu lalu.

Antara lain berkat efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan hingga reformasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi atau digitalisasi. 

Dia mencontohkan, penerimaan pajak pada awal tahun 2023 mampu tumbuh sebesar 48,6 persen.

Tercatat, penerimaan pajak mencapai Rp162,23 triliun pada Januari 2023.

"Ini karena banyak efisiensi digitalisasi, efisiensi batu bara segala macam, karena digitalisasi tadi. Itu kadang-kadang kita ndak sadar, terjadi perubahan transformasi digital," ucapnya.

Dia menyebut, bunga utang pinjaman proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk sementara disepakati sebesar 3,4 persen. Sebelumnya, besaran bunga telah ditetapkan sebesar 4 persen.

"Soal bunga kita berharap ya segera, kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen ke 3,4," ucapnya. 

Meski begitu, dia terus melakukan negosiasi penurunan bunga utang ke China Development Bank (CDB).

Dia ingin bunga proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut bisa turun hingga 2 persen.

Adapun, jumlah uang yang akan dipinjam Indonesia mencapai USD 560 juta ke China Development Bank (CDB).

Utang itu akan digunakan untuk membayar pembengkakan biaya atau cost overrun KCJB senilai USD 1,2 miliar atau berkisar Rp18,2 triliun.

Lebih lanjut, dia optimis Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) siap beroperasi pada 18 Agustus 2023. 

Sehingga diharapkan akan menjadi kado istimewa bagi ulang tahun RI ke 78.

China Minta APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, INDEF: Risikonya Sangat Besar

Direktur The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menilai risiko menjadikan APBN sebagai jaminan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), akan sangat besar.

Karena, kata Tauhid, APBN akan digunakan apabila ada biaya tambahan atau utang terkait proyek tersebut.

"Yang pertama ya, dari segi jaminan APBN, itu dimaksudkan agar sepanjang kerja sama ini ketika ada cost (biaya) tambahan lagi, bukan hanya tadi disebutkan Rp9 triliun, tapi dalam masa kerja sama itu apa pun yang terjadi kalau misalnya di luar bisnis itu terjadi kenaikan utang maka APBN harus mengganti," jelasnya dalam Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Jumat (14/4/2023). 

"Jadi bukan hanya Rp9 triliun dalam proses ini tapi ke depannya itu harus perlu jaminan."

Menurutnya, China meminta jaminan APBN karena kerja sama business to business atau B2B dinilai tidak terlalu bagus, tingkat balik modal lama, dan bunganya tinggi.

Tauhid berharap proyek ini dikembalikan ke skema B2B dan bisa dimaksimalkan sehingga dapat berjalan efektif dan sukses.

"Menurut saya kita memang harus mengembalikan lagi B2B tetapi harus memaksimalkan potensi bagaimana peningkatan kita agar B2B ini berjalan efektif dan sukses," lanjutnya.

"Saya kira itu yang menjadi risiko. Memang risikonya nanti pemerintah, ketika ada kerugian seperti ini, dampaknya adalah setiap tahun akan memberikan PMN (Penyertaan Modal Negara) dan itu luar biasa."

"Menambah defisit dan sebagainya, bukan hanya angka Rp9 triliun ini. Maka risikonya akan lebih besar," ujarnya.

Sumber Berita / Artikel Asli :  Merdeka