Publik Setuju OTT Bupati Meranti Berkaitan dengan Kebocoran Dokumen Korupsi ESDM: Ayo Bongkar Terus Kebusukan KPK

 Publik merasa setuju ada kaitan antara Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan dugaan kebocoran dokumen korupsi di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). 

Hal ini sesuai dengan kecurigaan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman, bahwa OTT Bupati Meranti bertujuan untuk menutupi dugaan kebocoran dokumen penyelidikan dugaan korupsi tunjangan kinerja (tukin) di Kementerian ESDM. 

Seorang netizen dengan akun Twitter @GusIwan72 sependapat dengan pemikiran Boyamin, pasalnya kasus Bupati Meranti merupakan kasus yang biasa terjadi di setiap daerah.

"Masuk akal pemikiran pak boyamin, karena kasus bupati itu adalah kasus ecek² yg ada hampir di setiap daerah. Ayooo bongkar terus kebusukan KPK," ucapnya dikutip WE NewsWorthy, Senin (10/4).

Sebelumnya kabar OTT Bupati Meranti ramai tersebar di media komunikasi WhatsApp. Tersebar video dan foto ruangan Sekda Meranti hingga Humas dan Protokol disegel oleh KPK.

Juru Bicara KPK Ali Fikri membenarkan adanya penangkapan Bupati Meranti dan sejumlah pejabat strategis di pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dan terkini, KPK telah menetapkan Bupati Meranti, Muhammad Adil sebagai tersangka tiga kasus dugaan korupsi.

Di antaranya pemotongan anggaran, penerimaan fee jasa travel umroh, serta suap pemeriksaan keuangan.

Penetapan terhadap tersangka Muhammad Adil dilakukan usai pemeriksaan selama 7,5 jam di Gedung Merah Putih KPK. Dia terjaring operasi tangkap tangan pada Kamis (6/4/2023).

 

Selain Bupati, KPK juga menetapkan dua orang tersangka lainnya.

Mereka adalah auditor muda Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Riau M Fahmi Aressa dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kepulauan Meranti, Fitra Nengsih.

"KPK telah menetapkan tiga orang tersangka yaitu pertama MA Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti periode 2021-2025, kemudian FN, ini kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti sekaligus kepala cabang PT TN, kemudian MFA auditor BPK Perwakilan Provinsi Riau," ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi