Mahfud MD Buka Rahasia Kelam: Kepala Daerah di Indonesia Hanya Dibiayai oleh Uang Cukong!

 Mahfud MD, selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia cenderung bersifat transaksional atau demokrasi uang. 

Hal itu dia sampaikan dalam Ceramah Tarawih Masjid Kampus UGM pada Minggu (2/4/2023). 

“Saya bilang Indonesia itu demokrasi uang, mau jadi kepala daerah tidak ada yang tidak di biayai oleh cukong, sebagus apa pun ada yang biayai” dikutip dari kanal Youtube Masjid Kampus UGM, Sabtu (08/04/2023).

Mahfud MD mengemukakan bahwa hal ini berdampak pada kebijakan yang hanya menguntungkan sebagian orang.

“Ketika kepala daerah dipilih oleh cukong, dia diminta untuk membebaskan konsesi, pengeluaran izin, tender perusahaanya harus dimenangkan dan seterusnya-seterusnya” jelas Mahfud MD.

Menurut Mahfud MD, praktik demokrasi transaksional ini sangat merugikan negara, seperti yang terlihat dari maraknya pertambangan liar dan adanya Izin Usaha Pertambangan ganda.

Selain itu, Mahfud MD juga menekankan bahwa praktik demokrasi transaksional ini berkontribusi pada penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari 38 menjadi 34.

Mahfud MD juga mengeluhkan bahwa saat ini sulit untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi yang baik untuk memajukan hukum karena seringkali terhambat di DPR. Ia membandingkan kinerja DPR saat ini dengan DPR di masa lalu yang dianggap lebih baik.

Mahfud MD mengatakan bahwa reformasi demokrasi transaksional harus segera dilakukan. Ia menyarankan beberapa langkah untuk memperbaikinya, salah satunya adalah dengan melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas partai politik, dimulai dari rekruitmen kader yang tepat.

Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi