KSP Moeldoko Ajukan PK, Kader Demokrat Lombok Barat Minta Perlindungan dan Keadilan Hukum Kepada MA

 Para Ketua Badan, Ketua PAC se-Kabupaten Lombok Barat, dan Bakal Calon Legislatif Partai Demokrat mendatangi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk menyerahkan surat perlindungan dan keadilan hukum kepada Mahkamah Agung (MA) RI.

Rombongan kader partai berlambang mercy tersebut dipimpin oleh Ketua DPC Partai Demokrat Zain Darmat. Mereka diterima oleh Panitera PTUN Mataram H. Dwi Rahadi SH, M. Kn, Kamis (6/4/2023).

"Melalui PTUN Mataram, kami menyerahkan surat yang isinya menyampaikan penolakan peninjauan kembali (PK) yang dilakukan KSP Moeldoko dan mantan kader Demokrat Jhoni Alen Marbun," kata Zain Darmat.

Alasan penolakan, kata dia, karena dalam sistem pengadilan boleh melakukan peninjauan kembali (PK) jika bisa menemukan "novum" baru atau hal pokok baru yang bisa jadi bukti lain.

Sementara setelah dipelajari dengan cermat, alasan-alasan pengajuan PK dari kubu KSP Moeldoko adalah tentang hal-hal pokok yang telah diajukan di dalam sidang-sidang sebelumnya dari tingkat pertama (PTUN), tingkat banding lalu kasasi.

"Maka wajib ditolak pengajuan PK tersebut oleh Mahkamah Agung. Di berita lain malahan KSP Moeldoko, mengakui tidak tahu tentang pengajuan PK tersebut. Ini semakin membuat lucu dan ingin membohongi publik khususnya," ujarnya.

Padahal, lanjut Zain Darmat, dari realis panggilan/surat PK-nya jelas tersebut nama Moeldoko dengan Jhoni Alen Marbun, resmi melakukan peninjauan kembali terhadap putusan kasasi sebelumnya.

DPC Partai Demokrat Kabupaten Lombok Barat menyatakan kompak setia dan satu komando bersama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Zain Darmat juga menegaskan jika ada kader-kader DPC Partai Demokrat tidak setia akan ditertibkan dan dihabiskan.

"Karena tidak ada rumah se-indah dan se-mewah Demokrat. Jangankan mereka bertindak, berniat saja saya pasti habiskan," tegasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : Suara