Ketahuan Korupsi, Tindakan Bupati Meranti Cs Tak Sekeras Kritik Tajamnya kepada Elite Jokowi

 

Bupati Meranti, Muhammad Adil mendapatkan sebuah kejutan tak terduga dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (6/4/2023). 

Dirinya tertangkap tangan dalam operasi penuntasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga antikorupsi tersebut. 

Menurut informasi, Adil Adil ditangkap bersama puluhan orang lainnya, mulai dari pejabat strategis di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau hingga pihak swasta.

“Beberapa pihak sudah ditangkap di antaranya Bupati,” kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali FIkri dalam keterangannya, Jumat (7/4/2023).

Ali menuturkan, pihaknya akan segera memboyong Adil dan pihak-pihak lainnya yang ditangkap KPK ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan selanjutnya.

Adapun pemeriksaan tersebut adalah untuk menentukan status hukum kepada mereka yang terjaring OTT semalam.

Baca Juga: Sudah Terkena Jeratan Korupsi, Kubu Megawati Tiba-tiba Ogah Mengakui Keanggotaan Bupati Meranti

Sebagaimana diketahui, nama Adil sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat. Pasalnya, ia pernah terlibat konflik dengan menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) iblis.

Kejadian itu berawal pada Desember 2022 lalu, dimana saat itu Adil menumpahkan kekesalannya kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Luky Alfirman. 

Adil sendiri mengaku kesal karana jumlah penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) produksi minyak dari Meranti yang menurutnya tidak sesuai dengan hasil produksi dan harga minyak yang saat itu mengalami kenaikan.

Karena kekesalan masalah DBH yang tak sesuai itu, Adil sempat melontarkan pernyataan yang menohok terhadap pemerintah pusat yang dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia menyebut, bahwa Kementerian yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Inndrawati itu berisi iblis. 

Tak hanya itu, ia juga juga sempat meminta pemerintah pusat untuk tidak lagi mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Kepulauan Meranti. Dia bahkan mengancam akan bergabung dengan negara tetangga apabila daerahnya tidak kunjung mendapat DBH yang ia harapkan.

Sumber Berita / Artikel Asli : Wartaekonomi