Duh! Lampu Pocong Kota Medan Berkarat & Mati, Proyek Menantu Jokowi Yang Tak Jelas dan Asal Jadi

 Proyek Pemko Lampu pocong di kota Medan yang dikomandoi sang menantu Jokowi, Bobby Nasution menuai pro dan kontra di mana proyek Lampu pocong tersebut menelan anggaran hingga miliaran rupiah, namun tidak memberikan dampak ataupun manfaat yang besar bagi masyarakat Kota Medan.

Berawal dari komentar Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan Hasyim polemik proyek terus bergulir karena terkesan asal-asalan dan tidak begitu banyak manfaatnya ditambah lagi anggaran sangat besar untuk mengerjakan proyek Lampu pocong tersebut.

Melansir kanal Youtube Delegasi TV saat kita menelusuri pusat kota Medan ibukota Sumatera Utara jangan heran menyaksikan tiang dirancang mirip pocong alias Lampu pocong tertancap di sepanjang trotoar.

Pemerintah kota Medan tentunya bermaksud menyulap keindahan malam lebih bernilai estetika dengan membangun sekitar 1700 tiang menganggarkan uang rakyat senilai 25,7 miliar rupiah.

Ceritanya nuansa estetika itu mengadopsi Kota Bandung Jawa Barat pembuatan tiang mirip pocong untuk lampu hias itu diproyeksikan mengepung Jalan Gatot Subroto Jalan Sudirman Jalan Tengku Imam Bonjol, Jalan Putri Hijau Jalan Brigjen, Katamso Jalan Juanda dan Jalan Suprapto.

Sayangnya sejumlah pihak mulai melontarkan protes terhadap niat baik walikota medan Muhammad Bobby Afif Nasution. 

Bagaimana tidak pekerjaan di bawah pengendalian dinas kebersihan dan pertamanan kota Medan itu terkesan asal jadi tiang patah mengubur estetika seperti pemandangan di Jalan Brigjen Katamso tiang lampu hias mirip pocong.

Yang dinilai sejumlah pihak mengganggu pejalan kaki kini sudah banyak yang patah bagai mengubur rancangan estetika dengan kondisi tiang mirip pocong yang terkulai patah beberapa hari lalu.

Protes datang dari koordinator front persatuan dan persaudaraan kebangsaan FP2K Sumatera Utara, Ahmad Rizal di Medan, jika alasan pembangunan lampu hias tersebut untuk mempercantik kota Medan pada saat malam hari tentunya tidak harus didirikan di sepanjang trotoar karena harus memperhatikan kriteria ramah bagi pengguna.

"Harusnya kan trotoar itu ber kriteria rumah bebas dari hambatan pedagang kaki lima parkiran liar pangkalan ojek bayangan hingga aman bagi penyandang disabilitas," kata Ahmad Rizal.

Keberadaan tiang lampu mirip pocong ini juga mendapat komentar dan saran dari warga pengguna jalan di Jalan Putri Hijau depan Hotel JW Marriott Hotel JW Marriott ini.

"Saya amati rasanya belum efektif dalam sisi penerangan jalan dari sisi kecantikan desain bentuk lampunya ini pun rasanya kurang menarik dipandang kan gitu untuk dari sisi kita sebagai pengguna jalan ini mengurangi pemanfaatan pengguna jalan dalam ruasnya," jelas salah seorang warga kota Medan tersebut. 

"Malu lah kita sebagai warga Kota Medan itu. Kita juga kecewa sekali dengan hasil yang kita lihat, dari tujuan untuk memperindah kota kok jadi tidak memperindah, terkesan asal jadi dengan anggaran begitu besar," kata Hasyim.

Dia akan meminta komisi terkait untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kota Medan.

"Pengerjaan "Lampu pocong" di Ibukota Provinsi Sumatera Utara ini belum selesai, padahal sudah melebihi batas waktu. Saya nanti minta komisi terkait membuat agenda RDP atau rapat kerja terkait dengan masalah lampu jalan yang belum selesai yang masih terbengkalai, walaupun sudah diperpanjang, tetapi kita temukan masih banyak yang belum selesai," tegas Hasyim.

Sementara menanggapi hal tersebut, Menurut Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Sumatera Utara (USU) Indra Fauzan memberikan pandangan atas sikap partai politik yang dipimpin Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Saya melihat ini sebagai dinamika politik di Kota Medan. Tampaknya ada 'missing link' antara PDIP dengan Wali Kota Bobby Nasution yang kita tahu berasal dari PDIP juga. Sikap kritis PDIP ini melalui ketua Hasyim membuat publik bertanya-tanya ada apa sebenarnya dengan PDIP," kata Fauzan.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) USU itu menyebut harusnya ada mekanisme yang lebih baik ketimbang harus berkoar di media.

"Saya rasa baiknya dibicarakan dalam internal partai atau melalui mekanisme politik antara eksekutif dan legislatif, hal ini tentunya menimbulkan asumsi tidak harmonisnya internal PDIP sebagai partainya Bobby," ungkap dia. Indra Fauzan mengatakan dari pengetahuan yang dimilikinya, justru beberapa partai oposisi tercatat mendukung program Bobby Nasution.

"Komunikasi PDIP terputus, sebab justru malah oposisi yang mendukung program Bobby Nasution dan Pemkot Medan," tutur alumnus negeri jiran itu.

Kata Fauzan, biasanya partai politik ini justru pasang badan terhadap program kadernya.

"Peran apa yang dimainkan oleh PDIP saat ini? Dari banyak karakter pemimpin PDIP, selalunya PDIP itu pasti 'pasang badan' terkait program pemimpin dari kadernya. Ini bisa kita lihat, ya di beberapa daerah," papar Fauzan.

Bahkan, terang dia, PDI Perjuangan di DKI Jakarta sekarang begitu berbanding terbalik dengan di Kota Medan.

"Saya rasa perlu diskusi internal dalam tubuh PDIP sendiri. Pak Hasyim perlu menyampaikan juga letak permasalahan sama PDIP atau mungkin legislatif. Komunikasi-komunikasi politik yang baik perlu dibangun antara eksekutif dan legislatif," tutup Indra Fauzan. 

Soal Lampu pocong Wali Kota Medan Bobby Nasution Angkat Bicara

Wali Kota Medan Bobby Nasution, dan memerintahkan Inspektorat Sekretariat Daerah Kota Medan memeriksa.

“Saya sudah perintahkan Inspektorat untuk memeriksa pengerjaan lampu jalannya, masalah speknya sesuai atau tidak. Kalau ada kesalahan silakan diperiksa kesalahanya,” kata Wali Kota Medan usai melakukan Safari Ramadhan di Masjid Ar-Rahman Jalan Marelan IX, Kecamatan Medan Marelan.

Dia menjelaskan, secara aturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sumut belum bisa melakukan audit karena masih ada yang belum dibayar 100 persen.

“Karena belum dibayar 100 persen, jadi belum bisa ditindak lanjuti oleh BPK,” jelasnya.

Bobby menambahkan, dalam pembangunan lampu jalan ini ada tiga perangkat daerah yang ikut serta yakni Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang sudah dilebur, Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Kontruksi (SDABMBK) serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Medan.

“Kemarin sudah saya sampaikan siapa duluan yang mulai melakukan pengerjaan, jadi saya sudah minta klarifikasi dari dinas masing-masing untuk dapat menjelaskannya,” tambahnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : Haluan