[BREAKING NEWS] Ketua DPRD DKI Jakarta Diperiksa KPK Terkait Korupsi Tanah Pulo Gebang

 Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi hari ini memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, pada tahun 2018-2019.

“Benar, hari ini dijadwalkan pemeriksaan terhadap Prasetyo Edi Marsudi selaku Ketua DPRD DKI Jakarta sebagai saksi terkait pengadaan tanah di Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada tahun 2018-2019,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Senin (10/4/2023).

KPK saat ini sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulo Gebang, Jakarta Timur, oleh Perumda Sarana Jaya (SJ) pada tahun 2018-2019. 

Sementara Pras yang tiba di KPK dengan kemeja putih lengan pendek sambil menenteng map biru, mengatakan akan membantu penyidik KPK dalam mengungkap kasus dugaan korupsi tanah Cakung hingga terang benderang.

“Komitmen saya mendukung sepenuhnya kerja-kerja yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dengan selalu kooperatif apabila @official.kpk membutuhkan data untuk memberantas kasus korupsi di Jakarta, memberikan keterangan apapun itu jika diperlukan,” kata Pras.

“Semoga keterangan yang saya berikan dapat membantu penyidik dan membuat terang permasalahan ini,” sambung politisi PDI Perjuangan tersebut.

Penyidik KPK mengungkapkan telah melakukan penetapan tersangka dalam kasus tersebut 

Kendati demikian, KPK belum dapat menyampaikan pihak-pihak yang berstatus tersangka maupun uraian dugaan tindak pidana yang terjadi. Hal itu akan disampaikan KPK setelah penyidikan dianggap cukup.

“Setelah cukup, pasti KPK akan mengumumkan secara utuh hasil penyidikan perkara ini, termasuk pihak sebagai tersangka,” ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pengumpulan alat bukti masih berlangsung dengan menjadwalkan pemanggilan berbagai pihak sebagai saksi.

KPK memastikan akan terus menyampaikan setiap perkembangan kasus tersebut sebagai bentuk transparansi. Selain itu, KPK mengharapkan dukungan masyarakat untuk mengawal kasus itu hingga sampai dengan tahap proses persidangan.

Sumber Berita / Artikel Asli : inilah