Banyak ‘Kepalsuan’ di Proyek Food Estate, PDIP Dorong Evaluasi Kementan

 Proyek food estate yang digagas Presiden Jokowi bertujuan mulia, namun apa daya kalau ada pihak-pihak yang selewengkan. Alhasil, proyek ini terbengkalai bahkan terkesan sarat aksi tipu-tipu.

Untuk membuka tabir yang melingkari proyek food estate yang dicanangkan di sejumlah provinsi, mulai Kalimantan, Sumatra, Papua hingga NTT, Komisi IV DPR ancang-ancang membentuk panitia kerja atau panja. Untuk menyelidiki program food estate di berbagai daerah di Indonesia.

“Ada pula temuan BPK di Kementerian Pertanian (Kementan) yang dapat diartikan sebagai masuk adanya program atau kegiatan yang bermasalah. Bahkan ada yang disebut gagal, tidak mencapai target. Contohnya food estate di beberapa tempat,” kata Ketua Komisi IV DPR, Sudin saat membuka Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Jakarta, Senin (16/1/2023).

 
Kata politkus PDIP ini, suara di DPR agak terbelah dalam konteks membedah proyek food estate. Apa yang mendorong terbentuknya panitia khusus (pansus), namun ada pula yang sudah puas dengan adanya panja. “Kami Komisi IV sudah menyiapkan Panja Food Estate. Bahkan, beberapa teman-teman mengusulkan dibikin Pansus. Karena di situ banyak data palsu,” tambah Sudin.

Dalam perkara ini, Sudin menyebut, pemerintahan Jokowi perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Kementerian Pertanian (Kementan). Belum lagi data beras Kementan yang selalu menimbulkan kegaduhan. Karena tidak cocok dengan kondisi di lapangan.

“Tahun ini menjadi tahun keempat bagi kinerja Menteri Pertanian. Pembangunan pertanian masih menghadapi masalah klasik. Bahkan di beberapa kesempatan keadaan makin memburuk, salah satu indikasinya impor beras. Komisi IV meminta pembenahan data produksi dan stok beras. Untuk kepentingan kebijakan pangan nasional,” tambahnya.

 
Sudin juga mengkritik kebijakan bidang pertanian lainnya yang dinilai tak berdampak langsung bagi petani. Dan, hanya fokus pada penyerapan anggaran, bukan memacu produksi pertanian nasional. “Perjalanan dinas yang melibatkan banyak pegawai agar dikurangi,” tukas Sudin.

Sumber Berita / Artikel Asli : inilah