TITAH Soeharto Soal Sengketa Lahan Tanah Merah, Warga vs Pertamina Soal Depo Plumpang

 Sengketa lahan warga Tanah Merah dengan Pertamina soal Depo Plumpang sudah terjadi lama banget lho.

Tahu nggak sampai sampai Presiden Soeharto kala itu, juga atensi banget lho soal sengketa lahan Tanah Merah antara warga vs Pertamina soal Depo Plumpang di Jakarta Utara itu.

Bagaimana sikap Presiden Soeharto soal masalah sengketa lahan warga Tanah Merah vs Pertamina soal Depo Plumpang ini, yuk simak selengkapnya.

Isu kebakaran Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara kini meluas soal sengketa lahan yang ditempati warga Tanah Merah.

Jadi warga Tanah Merah menempati lahan yang bersebelahan dengan Depo Pertamina Plumpang itu.

Nah jejak sengketa lahan warga Tanah Merah vs Pertamina soal Depo Plumpang ini sudah lama banget. Salah satunya sengketa yang mengemuka pada 1990.

Dikutip dari tulisan A Nur Fajar di Majalah Legislatif Jaya Volume 9 Edisi 1991, saat itu Pertamina ingin bebaskan Tanah Merah dari warga.

Saat itu, Pertamina menawarkan pesangon ke warga Rp 37.000 per meter atas bangunan.

Jadi Pertamina saat itu ingin bebaskan lahan seluas 160 hektar yang dihuni kurang lebih 300 kepala keluarga. 

Warga menolak dan meminta pesangon yang lebih banyak. Namun Pertamina menolak dengan dalih warga menempati lahan dari Pertamina.

Buntu, warga mengadu ke DPR RI, Gubernur DKI Jakarta saat itu. Warga mengadu pula ke DPRD DKI sampai ke Departemen Dalam Negeri dan Kantor Wakil Presiden.

"Bahkan melalui kuasa hukumnya, mereka mengadukan keputusan Walikota Jakarta Utara ke PTUN," tulis A Nur Fajar, Senin 6 Maret 2023.

Hasil PTUN, Pemkot Jakut diminta menunda eksekusi lahan Tanah Merah.

Nah meski sudah ada keputusan PTUN untuk menunda pembebasan lahan, tapi nyatanya Pemkot Jakut malah sudah langsung ke eksekusi bangunan warga.

Masalah ini sampai berlarut dan menimbulkan ketegangan, sampai Gubernur DKI kala itu, Wiyogo Armodarminto minta petunjuk Presiden Soeharto.

Tahu nggak bagaimana respons Presiden Soeharto.

"Presiden minta agar masalah pembebasan tanah diselesaikan dengan baik dan sesuai propporsinya, agar masalahnya tidak meluas menjadi masalah politik," tulis A Nur Fajar dalam laporannya.

Bukan cuma itu saja, Presiden Soeharto meminta jangan ada yang sok kuasa dengan lahan Tanah Merah yang disengketakan.

"Presiden Suharto mengingatkan semua instansi untuk menjaga tanah negara dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak lagi ada penguasaan tanah oleh pihak yang tidak mempunya hak atas tanah itu," demikian laporan dari A Nur Fajar itu.

Presiden Soeharto juga minta ketegasan penindakan sengketa lahan Tanah Merah tersebut.

"Kalaupun ada pihak pihak yang menyerobot tanah negara, agar ditangani secepatnya," demikian arahan Presiden Soeharto.

Nah itulah sikap Presiden Soeharto soal sengketa lahan Tanah Merah antara warga dengan Pertamina soal Depo Plumpang. Bagaimana komentarmu.

Sumber Berita / Artikel Asli : haluan