Sederet Kebijakan Kontroversial Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat

 Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTTT) Viktor Bungtilu Laiskodat kembali menuai sorotan menyusul kebijakannya soal siswa masuk sekolah pukul 5 pagi.

Banyak pihak menilai, kebijakan tersebut ngawur dan tanpa melalui kajian akademis yang matang.

Publik mempertanyakan terkait relevansi masuk sekolah jam 5 pagi dengan upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Sebab, kualitas pembelajaran lebih ditentukan pada kualitas pendidik, ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, hingga dukungan orangtua siswa.

Disisi lain, kebijakan tersebut sangat tidak ramah anak, orang tua, dan guru. Kalau masuk pukul 5 pagi, pasti bangunnya pukul 04.00 Wita, bahkan bisa saja pukul 3 pagi jika jarak antara sekolah dan rumah jauh.

Belum lagi banyak siswa yang tidak mempunyai kendaraan pribadi dan harus berjalan kaki menuju sekolah.

Namun, Viktor berdalih, kebijakan tersebut diterapkan sebagai salah satu upaya untuk mempersiapkan siswa menembus perguruan tinggi negeri (PTN) ternama atau sekolah kedinasan di Indonesia.

Viktor memang bukan baru kali pertama mengeluarkan kebijakan yang kerap memantik pro kontra di kalangan publik.

Pada 2019 lalu, politisi Partai Nasdem itu menetapkan hari Rabu sebagai hari berbahasa Inggris bagi seluruh perangkat daerah, aparatur sipil negara dan warga desa wisata.

Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No 56 tahun 2018 tentang Hari Berbahasa Inggris.

Bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut, akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, tertulis atau kewajiban mengikuti kursus bahasa Inggris dengan biaya sendiri.

Kebijakan ini sempat menuai kritikan publik. Banyak yang psimis kebijakan tersebut tidak akan suskses diterapkan di NTT.

Alhasil, hingga hari ini tidak ada perangkat daerah, aparatur sipil negara dan warga desa wisata yang menggunakan bahasa Inggris pada setiap hari Rabu.

Di tahun yang sama, Viktor kembali membuat pernyataan kontroversial yakni berencana akan menerbitkan Perda tentang perempuan NTT menenun.

Perda tersebut dimaksudkan untuk mengatur perempuan-perempuan di NTT agar memiliki kemampuan dasar dan keutamaan dalam menenun kain tenun tradisional.

Viktor mengatakan bahwa perempuan NTT wajib memiliki keterampilan dasar menenun sebagai bagian dari keutamaan perempuan NTT. Rencana pembuatan Perda inipun tak luput dari kritikan publik. 

Pada tahun 2023, Viktor kembali mengeluarkan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi.

Kebijakan yang dimulai sejak 27 Februari 2023 ini diterapkan di 10 sekolah di Kota Kupang. Kebijakan ini pun menuai kritikan bahkan disorot Kemendikbud.

Belum selesai dengan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi, Viktor dikabarkan bakal mengeluarkan surat edaran pada 7 Maret 2023 tentang pengendalian inflasi.

Dalam edaran itu, gubernur mengimbau seluruh warga NTT turut mengendalikan inflasi daerah dengan berjalan kaki agar mengurangi pengunaan bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah Provinsi NTT beralasan, pengurangan pemakaian BBM untuk ramah lingkungan dan sedangkan jalan kaki berguna bagi kesehatan tubuh.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Haluan