Ngaku Kesulitan Lacak Saham Tertutup Pegawai Pajak, Pengamat Pro Anies Tunjukkan KPK Korupsi Paling Gampang Ditelusuri

 

Pengamat kebijakan publik pro Anies Baswedan, Gigin Praginanto menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengaku kesulitan melacak saham bersifat tertutup yang diduga milik pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Gigin pun menunjukkan kepada KPK korupsi paling gampang untuk dilacak, karena terkesan tidak mampu dalam menelusuri saham bersifat tertutup yang diduga milik pegawai pajak di 280 perusahan. 

"Yang gampang itu menelusuri korupsi kelas kambing," ungkapnya dikutip WE NewsWorthy dari Twitter @giginpraginanto, Senin (13/3).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap 280 perusahaan yang sahamnya dimiliki 134 pegawai pajak Kementerian Keuangan adalah perusahaan tertutup, bukan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Deputi Bidang Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebut 280 perusahaan itu dimiliki 134 pegawai, namun yang tertulis hanya kepemilikan sahamnya.

"Ini perusahaan tertutup, non-listing. Semua (280) tertutup. Kalau terbuka lebih banyak dari itu, tapi itu bebas mereka mau beli saham. Ini tertutup milik sendiri, di situ terdaftar sebagai pemegang saham," ungkap Pahala di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023).

 

Penelusuran KPK ditemukan dua perusahaan konsultan pajak dari 280 perusahaan.

"Yang kami cari itu yang konsultan pajak, karena itu yang berkaitan. Mungkin sudah ada dua," kata Pahala.

Temuan ini menjadi kekhawatiran sebab berpotensi terjadi konflik kepentingan antara pegawai pajak dengan wajib pajak.

"Korupsi itu yang paling mungkin antara hubungan petugas pajak dengan wajib pajak itu, gratifikasi dan suap. Kan definisinya itu penerimaan terkait jabatan dan wewenang, makanya itu yang kita cari," sebutnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi