Keras! Mulut Mahfud MD Dikatain Seperti Admin Lambe Turah, Offside Kencingi Aturan

 Menkopolhukam Mahfud MD sedang jadi perhatian buntut ungkap soal transaksi 300 Triliun di Kemenkeu yang mencurigakan.

Belakangan Mahfud MD siap hadir tuntaskan soal transaksi 300 Triliun ini di parlemen. Tapi kemarin hanya Kepala PPATK saja yang hadir. Mahfud MD tidak hadir dalam rapat dengan Komisi III karena ikut Presiden Jokowi kunjungan ke Papua.

Nah karena itulah, ada yang menyindir mulut Mahfud MD koar koar transaksi 300 Triliun ini sudah menabrak aturan. Karena itulah, disindir tuh mulut Mahfud MD itu seperti admin lambe turah. Lho kok bisa begitu ya, yuk simak selengkapnya.

Sebuah akun menyindir habis kelakuan Mahfud MD yang tidak hadir dalam raker dengan Komisi III bersama Kepala PPATK, membahas soal transaksi 300 Triliun. Padahal Mahfud MD lah yang pertama kali viralkan soal transaksi 300 triliun itu. 

Akun tersebut, @__AnakKolong meyakini kok, kalau kemarin Mahfud MD hadir dalam raker, akan disikat habis oleh anggota Komisi III.

"Kalau porf Mahfud MD hadir dalam raker Komisi III, SAYA YAKIN "TUNTAS DIPERMALUKAN".
Karena anda, ya anda prof. @mohmahfudmd dalam kapasitas anda sbg Menko @PolhukamRI selain menabrak etika, anda tak punya data yg memadai, yg pantas diumbar ke publik hingga memantik kegaduhan," tulis akun tersebut dikutip Harianhaluan.com, Rabu 22 Maret 2023.

Akun ini mengulas Mahfud MD ini cari heboh dengan membuat kegaduhan mengumbar data soal transaksi 300 Triliun.

Akun ini menunjukkan ada aturannya lho untuk umbar data soal tindak pidana pencucian uang alias TPPU. Walau Mahfud MD berperan sebagai Ketua Komite TPPU, tapi manuver Mahfud MD umbar data transaksi 300 Triliun itu dinilai sudah menerabas aturan. 

"MULUT" Menko @PolhukamRI yg sekaligus Ketua Komite TPPU tuan @mohmahfudmd offside atau kerap saya sebut seperti ADMIN LAMBETURAH," tulis akun tersebut.

Manuver Mahfud MD mengubar data transaksi 300 Triliun ini menunjukkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengangakangi aturan soal ketentuan UU Nomor 25 tahun 2003 soal TPPU.

"Ini bukan hanya tentang kegaduhan dan takut kegaduhan, pun lebih dari sekedar etis atau tidak etis, tapi ada aturan yg "dikencingi" Menkopolhukam si Ketua Komite TPPU," kritik akun tersebut.

Merujuk ketentuan undang undang tersebut, akun itu menegaskan Menkopolhukam walaupun sebagai Ketua Komite TPPU tetap tidak punya wewenang mengumumkan laporan hasil analisi (LHA) dari PPATK.

Sebelumnya karena soal manuvernua buka transaksi 300 Triliun jadi makin politis, Mahfud MD menyatakan siap menjelaskan hal ini depan DPR.

"Saya siap memenuhi undangan DPR untuk menjelaskan dan menunjukkan daftar dugaan pencucian uang 300T. Masalah ini memang lebih fair dibuka di DPR. Saya tidak bercanda tentang ini," tegas Mahfud MD dikutip dari akun Instagram @mohmahfudmd, Sabtu 18 Maret 2023.

Mahfud MD mengatakan dia tidak berubah pernyataan soal transaksi mencurigakan 300 Triliun di Kemenkeu yang ramai belakangan ini disorot publik.

Bukan cuma Mahfud MD saja yang terus ngegas soal transaksi 300 Triliun. PPATK, kata Mahfud, juga tidak berubah omongan soal transaksi mencurigakan tersebut.

"Saya dan PPATK tidak mengubah statement bahwa sejak tahun 2009 PPATK telah menyampaikan info intelijen keuangan ke Kemenkeu tentang dugaan pencucian uang sekitar 300T," tulis Mahfud MD.(*)

Sumber Berita / Artikel Asli : Haluan