Keras! AHY Sebut Anggaran Negara Malah Dipakai Bangun Proyek Tak Berdampak Pada Wong Cilik

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyebut jika kekinian pemerintah tidak melakukan pengelolaan keuangan negara dengan baik.

Menurutnya, banyak uang negara digunakan hanya untuk proyek tak berguna dan berdampak bagi kehidupan rakyat kecil.

Hal itu disampaikan AHY dalam pidato politiknya yang digelar di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

"Masalahnya bukan hanya krisis global, persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik," kata AHY.

Ia mengatakan adanya proyek-proyek tersebut justru tidak berdampak pada rakyat yang masuk dalam kategori miskin dan tidak mampu.

Kemudian AHY juga menyingung persoalan utang negara. Menurutnya, utang negara bahkan kekinian dalam 8 tahun terakhir alami kenaikkan 3 kali lipat.

"Sementara itu, defisit anggaran coba ditutupi dengan utang pemerintah. Dalam 8 tahun terakhir ini, kenaikan utang pemeritnah mencapai 3 kali lipat," tuturnya.

Di tengah fakta adanya kenaikkan utang negara tersebut, kata AHY, masih ada pihak-pihak yang coba menutup-nutupinya.

"Lagi-lagi ada pihak yang berdalih bahwa rasio hutang masih aman," tuturnya. 

Kritisi Pengelolaan Pajak yang Buruk, AHY: Rakyat Punya Hak Kemana Uang Itu Digunakan Oleh Pemerintah

"Pengelolaan pajak belum dilakukan dengan baik. Bahkan rawan disalahgunakan. Padahal pendapatan negara 80 persen dari pajak yang dikumpulkan dari keringat rakyat," kata AHY.

AHY menuturkan, akibat dari pengelolaan pajak yang tidak baik tersebut menyebabkan menurunya kepercayaan masyarakat ke pada pemerintah.

"Akibatnya, kepercayaan rakyat kepada pemeritnah pun turun. Untuk itu kembalikan kredibilitas pengelolaan pajak," tuturnya.

Lebih lanjut ia pun mendesak adanya perbaikan terutama soal pengelolaan pajak tersebut. Misalnya dilakukan pengawasan yang ketat, terlebih agar penggunaan pajak tepat sasaran.

"Rakyat harus diyakinkan uang yang disetor benar-benar masuk ke kas negara dan digunakan tepat sasaran," tuturnya.

"Kita semua wajib pajak punya hak untuk mengetahui kemana uang itu digunakan oleh pemerintah," sambungnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : Suara