Cara DPR Membela Diri dalam Perkara Transaksi Rp349 T Disorot, Benny-Arteria-Arsul Sani Disentil: Nggak Ada Gunanya Tiga Koboi Itu

 Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti cara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membela diri dalam perkara transaksi mencurigakan Rp349 triliun yang ditemukan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Rocky menyebut DPR berusaha membela diri dengan bertindak seolah-olah berusaha menyelamatkan masyarakat dari berita hoax. 

“Yang menarik sebetulnya adalah cara DPR membela diri bahwa seolah-olah DPR ingin menyelamatkan rakyat dari hoax,” ujar Rocky, dikutip WE NewsWorthy dari kanal YouTube pribadi pada Kamis (30/3/2023).

Mirisnya, publik bahkan tampak tidak peduli dengan pendapat DPR terhadap suatu perkara dan hal itu menunjukkan bahwa DPR sudah tidak dianggap sebagai representasi dari rakyat.

“Nggak disebut pun publik bahkan nggak peduli lagi dengan pendapat DPR. Jadi DPR udah nggak dianggap sebagai representasi dari rakyat,” ujar Rocky.

Oleh karena itu, Rocky menganggap gertakan yang dilakukan oleh Benny K Harman, Arteria Dahlan, dan Arsul Sani tidak berguna. Ia bahkan menyebut tiga anggota Komisi III DPR tersebut dengan sebutan koboi.

Tindakan tiga koboi tersebut dianggap tidak berguna karena masyarakat justru menantikan perkara transaksi mencurigakan di Kemenkeu itu untuk dibongkar.

“Jadi nggak ada gunanya misalnya tiga koboi di DPR itu mau seolah-olah demi rakyat maka jangan ada saling buka-bukaan. Kan itu konyol. Justru yang terjadi adalah orang ingin ada buka-bukaan karena kasus-kasus sebelumnya dibuka justru oleh netizen,” jelas Rocky.

Mahfud bertemu dengan Komisi III DPR RI untuk membahas soal perkara transaksi mencurigakan Rp349 triliun di Kemenkeu pada Rabu (29/3/2023).

Dalam rapat tersebut Mahfud dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sekaligus Sekretaris Komite, Ivan Yustiavandana, hadir.

Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi