Pendukung Heru Budi Ngotot Ingin Disamakan Ahok, Jansen Sitindaon: Ya Jelas Bedalah, Orang Karakternya Aja..

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Partai Demokrat Jansen Sitindaon menegaskan bahwa Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tidak bisa disamakan dengan Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

Hal itu disampaikan Jansen Sitindaon saat merespons keluhan Warga DKI terkait posko pengaduan di Balai Kota.

Baca Juga: Bawaslu Sebut Utang Dana Kampanye Anies Masuk Pelanggaran Pidana, Begini Mau Dijadikan Presiden?

"Gaya kepemimpinan tiap orang itu menurutku unik dan beda-beda. Karena terkait juga dengan kepribadian masing-masing. Mas Anies ya dengan caranya pecahkan masalah pak Ahok juga," ujar Jansen Sitindaon dikutip Newsworthy.

Menurut dia, Heru tidak bisa disamakan dengan Ahok karena keduanya memiliki karakter yang berbeda.

"Baru ini aku ngomentari pak Heru sejak mimpin DKI. Karena kulihat pendukungnya terus ingin nyamakan-nyamakan dia dengan Ahok. Ya jelas bedalah!," ujar dia.

Dia pun menyarankan Heru Budi menciptakan gaya sendiri bukan hanya meniru sosok lain.

"Harusnya dia ciptakan gayanya sendiri, yang cocok dengan karakter dan dirinya. Apalagi waktunya mimpin DKI ini lama. Bukan sekedar Plt/Pj yang hanya lewat aja," pungkasnya.

Dikutip NewsWorthy dalam tayangan Channel YouTube CNBC Indonesia, warga DKI Jakarta bernama Mangala Ibi Candra mengungkapkan bahwa pengaduan di Balai Kota pada era Heru Budi Hartono hanya merupakan lip service atau pelayanan bibir tanpa ada pemecahan masalah yang nyata.

"Saya datang untuk kedua kalinya ke sini (Balai Kota) karena saya tidak puas dengan pengaduan di sini itu cuma lip service Bu, jadi kita disuruh datang, mengadu, terus diterima," ungkap Mangala dikutip NewsWorthy dari tayangan Channel YouTube CNBC Indonesia, Rabu (14/2).

Kemudian, ia juga mengatakan telah menggunakan JAKI (Jakarta Kini) yang merupakan aplikasi resmi Pemprov DKI terintegrasi dengan banyak layanan untuk masyarakat.

"Saya sudah menggunakan aplikasi juga, karena kan untuk Jakarta punya 14 kanal pengaduan dan salah satunya adalah datang, dan saya pun sudah mengajukan oleh kanal-kanal lain," ujarnya.

Namun, ia memilih datang langsung ke Balai Kota untuk melihat tindak lanjut dari keluhannya, sayangnya sejauh ini Mangala mengaku kecewa dengan pelayanan di Balai Kota pada era Heru Budi.

"Dan saya mau lagi melihat tindak lanjutnya tapi sampai sejauh ini saya kecewa karena sampai sejauh ini yang ada itu cuma lip service dari pejabat yang terkait," tandasnya.

Diketahui bahwa pengaduan langsung di Balai Kota tersebut sempat diterapkan era gubernur dki terdahulu, Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Namun, di era Anies Baswedan posko pengaduan di Balai Kota DKI Jakarta ini tak tampak karena laporan dan pengaduan warga menggunakan sistem digital di aplikasi JAKI.

Sumber Berita / Artikel Asli : NW wartaekonomi