Heru Budi Hidupkan Wacana Jalan Berbayar, Anthony Budiawan: Siapa Investor Dalang Semua Ini?

 

Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menyoroti wacana penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang kembali muncul di era Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Dia mempertanyakan dalang di balik munculnya penerapan ERP. 

Hal itu disampaikan Anthony Budiawan dalam akun Twitter pribadinya, pada Sabtu 18 Februari 2023.

"Proyek ERP sudah dilirik sejak lama untuk “memalak” warga, tetapi tertunda ketika Anies Baswedan naik jadi Gubernur?," ujar dia dikutip Newsworthy.

"Sekarang aji mumpung, Penjabat Gubernur yang tidak ada mandat dari rakyat mau hidupkan kembali ERP lagi. Siapa investor dalang semua ini?," sambungnya.

 

Diketahui, Penerapan kebijakan jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) hingga kini masih dalam tahap kajian. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi terkait wacana kebijakan dalam mengatur kepadatan lalu lintas di Jakarta.

“Rencana implementasinya masih butuh waktu panjang, aturannya pun masih dalam proses kajian. Silakan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasinya,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dikutip dari keterangan tertulis (8/2/2023).

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menambahkan, pihaknya masih mengkaji penerapan ERP ini, khususnya untuk melihat kesiapan fasilitas transportasi publik di Jakarta. Tentunya, juga dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi dari komunitas transportasi dan masyarakat.

“Kajian penerapan ERP yang sedang dilakukan bertujuan untuk mengurai titik-titik kemacetan di Jakarta dengan cara memindahkan pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke transportasi publik. Oleh karena itu, kami memastikan kesiapan layanan dan infrastruktur transportasi publik di Jakarta,” terang Syafrin.

“Kami juga secara rutin mensosialisasikan kajian penerapan ERP ini kepada seluruh stakeholder dan elemen masyarakat termasuk komunitas transportasi, seperti asosiasi angkutan online untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan jika kebijakan ERP ini diterapkan,” kata Syafrin.

Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi