Benarkah Korupsi BTS Ditunggangi Kepentingan untuk Menggagalkan NasDem Mengusung Anies di Pilpres 2024?

Pengamat politik Refly Harun merasa bahwa aroma untuk menggagalkan Anies Baswedan maju di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 kental, salah satunya menggunakan KPK dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. 

Selain memakai KPK untuk urusan kasus Formula E, cara kedua yang digunakan untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan adalah menggunakan partai pengusungnya, yaitu NasDem. 

"Aroma untuk menggagalkan pecapresan Anies Baswedan itu memang kental, baik melalui jurusan KPK mengutak-utik Formula E, kedua adalah mengancam NasDem," ucapnya dikutip NewsWorthy dari YouTube Refly Harun, Minggu (19/2).

Refly Harun menjelaskan jika ancaman yang ditujukan kepada NasDem mempunyai beragam bentuk, dari halus sampai kasar, yaitu tentang reshuffle kabinet dan kasus korupsi BTS (proyek pembangunan Base Transceiver Station) 4G.

"Ancamannya itu mulai dari yang halus sampai yang agak kasar, bentuknya antara lain ya isu tentang reshuffle kabinet dan juga soal penanganan kasus BTS yang melibatkan Kominfo dan dalam tahap untuk memeriksa Johnny G Plate," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan jika kasus korupsi memang harus ditindak, namun jika ditunggangi untuk kepentingan politik dalam pemilihan presiden maka akan menjadi masalah.

"Kalau kita bicara korupsi itu absolut yes, tapi memang masalahnya adalah kalau memang ditunggangi dengan kepentingan politik kandidasi presidensial election nah itu jadi masalah," bebernya.

Padahal jika berbicara mengenai korupsi BTS yang menjerat Menkominfo dari NasDem, Johnny G Plate maka seharusnya presiden ikut disalahkan, karena merupakan petinggi kementerian.

"Karena kalau kita bicara mengenai katakanlah korupsi semacam BTS itu di Kementerian, justru kan teorinya menepuk air didulang terpercik muka sendiri, itu sama dengan misalnya ada korupsi di jajaran Pemda DKI," ucap Refly Harun.

"Orang pasti akan merujuk siapa gubernurnya kan begitu kan, kalau ada jajaran di Kementerian ya harusnya presidennya juga harus bisa disalahkan dong, tapi ini kan seolah tidak," tandasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi