Soal Rapat Tertutup Saat Bukti Kecurangan KPU Disampaikan Koalisi ke DPR, Pengamat: Mempertegas Kecurangan Diatur oleh...

Pengamat kebijakan publik Gigin Praginanto menyoroti rapat yang langsung tertutup saat Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih menyampaikan bukti kecurangan KPU kepada Komisi II DPR. 

Padahal sebelum nya rapat berlangsung terbuka dengan Komisi II DPR, namun saat bukti kecurangan KPU disampaikan oleh perwakilan koalisi maka rapat langsung tertutup. 

Menurut Gigin Praginanto, hal ini mempertegas bahwa kecurangan memang diatur oleh kekuatan di luar KPU, sehingga para wartawan yang meliput secara bebas tidak bisa leluasa.

"Mempertegas bahwa kecurangan diatur oleh kekuatan besar di luar KPU melalui kaki-tangannya yang bermimpi jadi orang kaya mendadak, anggota kabinet dan lain sebagainya," ucapnya dikutip NewsWorthy dari Twitter @giginpraginanto, Jumat (13/1).

 

Sebelumnya, ketika Hadar Nafis Gumay dari Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) membeberkan bukti-bukti kecurangan komisioner dan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang salah satunya memerintahkan agar Partai Gelora diloloskan ikut menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, mendadak Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia langsung mengubah rapat menjadi tertutup bagi wartawan.

Saat rapat masih terbuka, Hadar menjelaskan temuan dugaan kecurangan, bukti-bukti, dan keterlibatan lembaga negara, seperti Istana dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Ketika mendengar ada nama lembaga negara lain disebut perwakilan Koalisi, Doli langsung memotong penjelasan Hadar. Politikus Partai Golkar tersebut meminta rapat dilanjutkan secara tertutup.

"Sebentar Pak, saya kira, saya mohon maaf teman-teman, karena ini menyebutkan terkait dengan beberapa pihak yang tentu perlu dikonfirmasi, saya kira rapat ini kita alihkan tadinya terbuka ke tertutup saja," kata Doli di gedung DPR, Senayan, Rabu.

Hadar sempat protes dengan keinginan Doli mengubah rapat jadi tertutup. Pasalnya, temuan dugaan manipulasi data itu merupakan informasi publik sehingga rapat sebaiknya tetap terbuka. Namun, Doli bergeming. Dia beralasan rapat harus digelar tertutup karena temuan koalisi menyebut nama sejumlah institusi.

"Soalnya ini menyebut-nyebut nama institusi, nanti khawatir ini kan harus dikonfirmasi. Berita ini harus kita konfirmasi, nanti menyebar luas ke mana-mana, jadi saya minta persetujuan teman-teman pimpinan kita alihkan ke tertutup," kata Doli menegaskan.

Sejurus kemudian, Doli mengetok palu sidang tanda rapat diubah jadi tertutup. Doli lantas meminta awak media untuk menghapus atau menurunkan berita yang memuat nama-nama institusi yang diduga terlibat. Rapat tertutup itu tuntas sekitar pukul 12.00 WIB. Sekitar dua jam berselang, Komisi II DPR menggelar rapat dengan pimpinan KPU.

Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi