Singgung Kritik Fahri Hamzah ke Anies, Refly Menerapkannya Saat Mengkritik Ganjar: Kita Juga Jangan Baperan

Ahli hukum tata negara, Refly Harun, mengatakan perbuatan bagi-bagi sembako dan sejenisnya yang dilakukan oleh para kandidat calon presiden 2024 bukan termasuk pelanggaran Pemilu untuk saat ini.

Itu karena, menurut Refly para kandidat tersebut hanya sebatas kandidat yang bahkan belum ditetapkan oleh Pemilu 2024.

“Mereka baru calon yang disebut-sebut. Jadi kita juga jangan baperan,” ujar Refly, dikutip NewsWorthy dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin (9/1/2023).

Refly kemudian menyinggung kritik Fahri Hamzah kepada Anies beberapa waktu lalu. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu Fahri mengkritik Anies yang menurutnya sudah berperilaku seperti seorang calon presiden.

Dari sisi ketatanegaraan, kritik Fahri Hamzah untuk Anies Baswedan tidak tepat tapi tetap diperbolehkan dari sisi sosiologis.

Hal itu berlaku bagi orang-orang termasuk dirinya yang mengkritik bagi-bagi sembako oleh relawan Ganjar dengan menyebutnya sebagai curi start kampanye atau money politics.

“Kritik Fahri Hamzah kepada Anies Baswedan tidak tepat secara ketatanegaraan. Secara sosiologis silahkan saja. Tapi, dari sisi ilmu berpemilu, belum tepat. Termasuk kita, kritik kita terhadap Ganjar bahwa bagi-bagi sembako itu money politics, curi start dan sebagainya,” ujar Refly.

Ahli hukum sekaligus pengamat politik ini juga mengatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu tidak berhak mengatur Ganjar.

Hanya saja, sebagai pejabat publik seharusnya Ganjar memberitahukan sumber dana dari pembagian sembako tersebut.

“Tapi, yang menjadi pertanyaan adalah kalau bagi-bagi sembako atas nama Ganjar tersebut, maka kita pertanyakan dari mana sumber keuangannya atau sumber dananya. Kenapa begitu? Karena Ganjar adalah pejabat publik,” jelas Refly.

Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi