Akademisi Sebut Pemindahan Ibu Kota ke IKN Bukan Kemauan Rakyat

 


Rencana pemerintah memindahkan Ibu Kota pemerintahan dari DKI Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai kritik.


Sebab dilakukan bukan atas kehendak dan permintaan rakyat.


Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Halilul Khairi mengatakan saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkampanye dulu, tidak pernah menyinggung soal wacana pemindahan Ibu Kota, namun belakangan wacana tersebut mencuat kemudian direalisasikan dengan dimulainya proyek pembangunan IKN.


Ia pun mempertanyakan apa landasan pemerintah dalam memunculkan dan melaksanakan wacana tersebut.


“Kalau tidak salah pak Jokowi ketika nyalon di visi misinya tidak ada pemindahan IKN, kalau tidak salah saya ya.


Dan itu baru muncul setelah dilantik di periode ke dua. Nah itu boleh tidak?,” tutur Halilul secara virtual dalam webinar bertajuk ‘Memahami Ilmu Pemerintahan’ pada Sabtu (14/1/2023).


Menurutnya, seharusnya pemerintah mempertanyakan dahulu ke rakyat soal wacana pemindahan Ibu Kota, sebagai bentuk meminta persetujuan dan pandangan dari masyarakat.


Adapun mekanismenya, sambung dia, bisa pemerintah lakukan melalui DPR yang notabene adalah representasi dari kedaulatan rakyat.


”Nah maka ini konsepnya ketika pemerintah menyusun strateginya itu, harus lah mendapat persetujuan dari rakyat.

 

Melalui apa? Melalui DPR sebagai lembaga representasi kedaulatan, karena rakyat yang 270 juta tidak mungkin dikonsultasikan,” terang Halilul.


Selain pemerintah, Halilul juga turut mengkritik DPR.


Pasalnya ia nilai lembaga legislasi ini kurang berperan dalam menghimpun aspirasi dan pandangan masyarakat terkait rencana pemindahan Ibu Kota.


“Tanya dong kepada rakyat. Kasih sama rakyat duit oleh DPR itu, untuk apa? Untuk datang bertanya, untuk dibayar. Reses itu saya dengar sampai ratusan juta loh sekali turun itu bisa Rp300 juta,” jelasnya.


“Nah bertanya maunya apa, nah setelah ditanya, dia buat kebijakannya itu untuk dijalankan oleh presiden. Karena presiden tidak berwenang membuat kebijakan yang berkaitan dengan tujuan rakyat,” tambah dia.


DPR menurut Halilul merupakan wadah bagi masyarakat yang perlu selalu bertanya kepada rakyat terkait setiap kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah.


“Nah itu mekanisme untuk selalu bertanya kepada rakyat, apakah strategi dan cara yang dipilih itu dalam rangka mencapai tujuan, sudah sesuai tidak dengan yang diinginkan (rakyat),” tutur dia.


Lebih lanjut ia menegaskan, sejatinya baik DPR maupun presiden tidak memiliki visi misi, yang ada hanyalah visi misi negara yang dititipkan oleh rakyat.


Ia menekankan, tujuan pemerintah adalah mencapai tujuan negara.


Akan berbahaya jika negara justru memiliki tujuan yang berbeda dengan rakyatnya.


“Jadi hadirnya pemerintah itu adalah untuk mengelola kehidupan bersama dalam rangka mencapai tujuan negara. Dia menyusun strategi, menyusun pilihan-pilihan kebijakan untuk mencapai tujuan negara tadi,” tandasnya.


Sumber Berita / Artikel Asli : Inilah

Posting Komentar

0 Komentar
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad