Lho Kok PDIP Mencak-mencak ke Heru Budi? Dirujak Soal Lemahnya Komunikasi Publik Hingga Tekankan Hal Ini

 Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyoroti lemahnya komunikasi publik Heru Budi Hartono selama menjabat sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta.

Hal itu ditanggapi Gembong Warsono pada saat Heru Budi menyambangi Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta di Lantai 8 gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (19/12). 

Gembong Warsono menilai lemahnya komunikasi publik tercermin dari sejumlah kebijakan yang diambil Heru Budi kerap menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

"Perlu saya sampaikan pada Pak Pj, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pak Pj. Pertama, yang menjadi kegelisahan F-PDIP soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan," ungkap Gembong Warsono, dikutip Rabu (21/12).

Gembong menyebut setidaknya ada dua kebijakan Heru Budi yang membuat fraksinya risau. Pertama mengenai pembatasan usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun. PDIP bahkan memberi nilai minus untuk Heru karena menerbitkan kebijakan ini.

Menurut Gembong, ada dua kebijakan Heru Budi yang membuat fraksinya risau. Pertama mengenai pembatasan usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun. PDIP bahkan memberi nilai minus untuk Heru karena menerbitkan kebijakan ini.

"Kedua, soal komunikasi publik kaitan dengan slogan 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'. Kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media. Karena komunikasi publiknya yang kurang berjalan dengan baik," paparnya. 

Karena itu, Gembong mendorong agar ke depan Heru dapat menggerakkan seluruh potensi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menerjemahkan kebijakan yang diterbitkan pimpinannya. Tujuannya mencegah terjadinya komunikasi publik yang buruk.

"Artinya ke depan, Pak Pj menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama, bahu-membahu apa yang disampaikan Pj harus mampu diterjemahkan oleh SKPD. Itu paling utama," tegasnya.

Sumber Berita / Artike Asli : NW Wartaekonomi