Kemarin Membela, Kini PDIP Kritik Keras Kepemimpinan Heru Budi di DKI Jakarta: Selalu Menimbulkan Kegaduhan

 Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyoroti lemahnya komunikasi publik Heru Budi Hartono selama menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta. PDIP menilai hal tersebut tercermin dari sejumlah kebijakan yang diambil Heru Budi kerap menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. 

"Perlu saya sampaikan pada Pak Pj, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pak Pj. Pertama, yang menjadi kegelisahan F-PDIP soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif lemah sehingga kebijakan yang dimunculkan Pak Pj menimbulkan kegaduhan," kata Gembong Warsono saat Heru Budi menyambangi Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta di Lantai 8 gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin (19/12/2022). 

Gembong menyebut setidaknya ada dua kebijakan Heru Budi yang membuat fraksinya risau. Pertama mengenai pembatasan usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun. PDIP bahkan memberi nilai minus untuk Heru karena menerbitkan kebijakan ini.

Gembong menyebut setidaknya ada dua kebijakan Heru Budi yang membuat fraksinya risau. Pertama mengenai pembatasan usia penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) maksimal 56 tahun. PDIP bahkan memberi nilai minus untuk Heru karena menerbitkan kebijakan ini.

"Kedua, soal komunikasi publik kaitan dengan slogan 'Sukses Jakarta untuk Indonesia'. Kami kemarin jadi bulan-bulanan juga sama awak media. Karena komunikasi publiknya yang kurang berjalan dengan baik," ujarnya.

Karena itu, Gembong mendorong agar ke depan Heru dapat menggerakkan seluruh potensi SKPD di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menerjemahkan kebijakan yang diterbitkan pimpinannya. Tujuannya mencegah terjadinya komunikasi publik yang buruk.

"Artinya ke depan, Pak Pj menggerakkan seluruh potensi SKPD untuk bekerja sama, bahu-membahu apa yang disampaikan Pj harus mampu diterjemahkan oleh SKPD. Itu paling utama," ucapnya.

"Karena Pak Pj kan tugasnya untuk membuat kebijakan, operasionalnya kan adalah di SKPD, mungkin dengan peran Pak Deputi mendampingi Pak Pj mudah-mudahan ini bisa lebih baik. kalau sudah ada pak deputi kan insyaallah jalannya Pemprov ke depan bisa lebih baik, jadi bisa bergandengan tangan," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendampingi Pj Gubernur Heru Budi sowan ke semua fraksi. Di depan anggota Dewan, Prasetyo memperkenalkan Heru Budi sebagai gubernurnya DPRD DKI Jakarta.

Sebelumnya, Gembong pasang badan dan membela Heru Budi soal pergantian logo dan motto DKI Jakarta.

Menurut dia, hal itu sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). "Kan sebetulnya maju kotanya bahagia warganya. Nah implementasinya, itu dicapai melalui Jakarta Kota Kolaborasi," kata Gembong kepada wartawan, Selasa 13 Desember 2022.

Gembong pun menilai, alasan Pj Gubernur DKI merubah slogan DKI dikarenakan Heru Budi menganggap pondasi kolaborasi sudah terbentuk.

"Maka ditingkatkan menjadi sukses Jakarta untuk Indonesia. Nah ini dalam arti, bahwa Indonesia akan sukses apabila Jakarta baik, Jakarta kondisif, Jakarta rapi, Jakarta lebih lah pokoknya," ucapnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : NW Wartaekonomi