PANAS! Jusuf Kalla dan Luhut 'Saling Balas' Soal Banyak TKA China di Pabrik Nikel

 Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saling lempar tanggapan mengenai industri pengolahan nikel yang masih didominasi oleh tenaga kerja asing (TKA) asal China.

Bermula dari JK yang mengkritik proses pengolahan nikel di Tanah Air. 

Sebagai negara yang diberkahi tambang nikel, pengolahannya justru didominasi China.

“Indonesia kaya nikel, tapi yang kerja semua China, dari daratan sampai tukang las. Kita bikin smelter, Insyaallah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi,” kata pria yang akrab dipanggil JK di acara makan HUT Kalla Group di Hotel Kempinski, Jumat (29/10).

JK mengatakan, dirinya ingin pengembangan teknologi smelter dikuasai oleh anak-anak negeri. 

“Teknologi ke depan kita lakukan tapi tidak dengan otak dari luar, (melainkan) kemampuan diri sendiri,” sambungnya.

Lalu, Luhut pun membantah soal klaim JK bahwa pekerja di industri nikel di Indonesia dipenuhi orang China. 

Dia berkata, memang pada awalnya pekerja China mendominasi di awal pekerjaan konstruksi.

Namun saat ini hal itu sudah tidak terjadi. Untuk membuktikan hal tersebut, Luhut meminta agar langsung mengecek ke lokasinya. "Engga betul, waktu construction dulu awal-awal tahun 2014 ya, sekarang sudah banyak orang-orang Indonesia. Pergi saja ke sana," kata Luhut saat ditemui dalam acara 'Demi Indonesia Bersama GoTo' di Ciputra Aartpreneur, Sabtu (29/10).

JK Respons Balik Luhut 

Pihak JK pun akhirnya merespons kembali bantahan Luhut. Juru Bicara JK, Husain Abdullah, menyampaikan Kalla dan Bukaka akan berfokus menyerap ratusan tenaga kerja lokal dalam pembangunan proyek hidro serta smelter.

"Tenaga kerja lokal memang jadi prioritas Kalla dan Bukaka (perusahaan). Di mana terbukti mereka mampu, setelah proyek listrik hidro tersebut beroperasi dan diresmikan penggunaannya oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo, 25 Februari 2022," kata Husain dalam keterangan tertulis, Jumat (4/11).

Husain mengatakan bahwa Bukaka tetap memiliki pekerja asing, namun mereka beroperasi sebagai pihak supplier mesin yang bertugas menjaga kualitas mesin. 

Untuk barisan pekerja kasar, perusahaannya tetap akan memprioritaskan pekerja dalam negeri.

Husain juga menegaskan komitmen JK untuk merekrut tenaga lokal yang membedakan dengan pabrik nikel di Morowali yang dinilai masih dipenuhi TKA asing. Pihak JK menyayangkan dominasi TKA China di industri tersebut.

"Hampir semua pekerja konstruksi pabrik termasuk tukang las didatangkan dari China dan itu diakui sendiri oleh pak Luhut bahwa bahwa pembangunan sejak tahun 2014 seperti itu. Kalau kondisi sekarang, harus diakui sudah beda karena tahap operasional tentunya pekerja kasar tidak dibutuhkan lagi," lanjutnya.

Salah satu bisnis yang JK miliki di Kalla Group yaitu ekosistem baterai kendaraan listrik atau Electric Vehicle (EV). 

Salah satu perusahaan yang dibangun Kalla Group adalah smelter produksi baterai EV yaitu nikel sulfat yang terletak di Palopo, Sulawesi Barat. 

Kadin soal Banyak TKA China di Industri Nikel: Ini Baru Awal, Nanti Balik ke RI

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, merespons soal desas-desus industri pengolahan tambang nikel di Indonesia yang didominasi oleh tenaga kerja Asing (TKA) asal China.

Arsjad mengatakan, banyaknya TKA China di industri nikel Indonesia memang dibutuhkan di awal pengembangan. 

Namun dia harap akan semakin banyak pekerja lokal terutama di sektor pengolahan tambang nikel atau smelter.

"Tapi perlu dilihat lagi, emang processing-nya dari luar, tapi yang punya tambang nikel kebanyakan orang-orang lokal. Kita harapkan nge-push ke depannya yang datang dari indonesia," ujarnya kepada awak media di Menara Kadin, Jumat (5/11).

Sementara itu, dia juga menanggapi soal banyaknya TKA China terjadi di Smelter Nikel Morowali. 

Menurut dia, hal tersebut seharusnya tidak terjadi karena ada aturan batasan mengenai ketenagakerjaan asing.

"Mestinya kan enggak ada ya, ada batasan-batasannya. Kalau yang enggak bisa Indonesia boleh tapi ada waktunya. Kalau habis ganti Indonesia, balik lagi harus Indonesia," jelas Arsjad.

Arsjad melanjutkan kondisi ini pun menggambarkan betapa pentingnya pendidikan vokasi bagi pekerja lokal. 

Hal ini juga seiring dengan arahan Presiden Jokowi melalui Perpres Revitalisasi Pendidikan Vokasi.

"Menurut saya kalau pertama kita memang enggak bisa, ya, makannya pentingnya vokasi. Kita harus perlihatkan, memastikan skill kita Indonesia ke depan mampu. kita harus tau skill ke depan apa yang dibutuhkan," tandasnya. 

Sumber Berita / Artikel Asli : kumparan