KESIMPULAN Diskusi Publik Pungutan Ekspor CPO, 26 Jan 2016. Di Pempekita Tebet Jkt.

224

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit harus dicabut.

Argumentasi nya:
1. Peraturan Presiden No 61 Tahun 2015 tidak selaras dengan semangat dari UU No 39 Tahun 2014 yang melindungi semua pelaku Usaha perkebunan kelapa sawit, terutama petani.

2. Pungutan ekspor CPO berlaku untuk semua baik pedagang (eksportir) Dan pemilik lahan kebun sawit, baik yang berlahan ratusan ribu hektar maupun pemilik lahan kebun sawit kurang dari 2 hektar yang diusahakan oleh petani plasma atau petani swadaya.

3. Namun demikian, karena elastisitas supply petani inelastis, maka petani plasma atau swadaya yang paling terdampak dari Pungutan Ekspor CPO ini. Sehingga petani membuat Keputusan alokasi sumber daya yang terbatas dengan mengurangi biaya produksi Dan menangguhkan pembayaran angsuran kredit perkebunan yangmana lebih dari 5 tahun Pemerintah gencar menawarkan kredit perkebunan kepada petani plasma plasma Dan swadaya.

4. Dana untuk memproduksi biodiesel 15% Dan biodiesel 20% sejatinya disubsidi oleh APBN dalam pos Energi Baru Terbarukan. Bila Pungutan Pajak CPO digunakan untuk subsidi pengembangan Bio 15% & Bio 20%, maka sama halnya dengan petani plasma atau petani swadaya mensubsidi perusahaan besar kelapa sawit yang memiliki pengolahan biodiesel.

5. Petani kelapa sawit baik plasma maupun swadaya memiliki daya beli yang rendah dan dalam jangka panjang dapat menghentikan usaha perkebunan sebagai akibat penetapannya Perpres 61/2015. Tentu saja, kebijakan ini merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia.

6. Penghimpunan CPO Fund melalui BPDP merupakan Dana off budget di luar APBN diperlakukan sebagai penerimaan negara sehingga memerlukan audit dari BPK RI Dan BPKP RI.

Jika peraturan Presiden no 61 tahun 2015 tetap dilaksanakan maka perlu ada judicial review yang dilakukan oleh Pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu diperlakukan kebijakan kompensasi kepada petani kelapa sawit plasma maupun swadaya berupa sertifikasi kepemilikan lahan Dan kompensasi keringanan atau subsidi bunga pinjaman kredit, serta Dana talangan untuk lakukan replanting Dan riset pengembangan produk derivasi CPO.
Beban pajak akan jatuh lebih besar ke petani plasma atau swadaya, karena elastisitas supply petani sebagai penjual Tandan Buah Segar cenderung lebih inelastis dibanding elastisitas permintaan produsen CPO (sebagai pembeli TBS) ataupun eksportir (penjual CPO).. Sehingga beban lebih banyak jatuh ke petani krn dia sebagai price taker (penerima harga).

Jakarta, 26 Januari 2016

INSTITUT SOEKARNO HATTA (ISH).

M.HATTA TALIWANG.
Direktur

Berita Terkait : Latar Belakang Diskusi Institut Soekarno Hatta (ISH) Besok. “Menko Perekonomian semasa Sofyan Djalil dan Menteri Pertanian dan Perkebunan setahun lalu merancang kebijakan pungutan Supporting Fund CPO” 

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY