Hutang Pemerintah dari Masa ke Masa Sampai Ke Presiden SBY, Gimana dengan Presiden JKW

285

Berdasarkan World Bank Debtor Reporting System tahun 2014, Indonesia berada di posisi keenam negara penghutang terbesar, di bawah China, Brazik, India, Meksiko dan Turki.

Lalu, siapa sebenarnya Presiden yang bertanggung jawab membuat Indonesia menjadi salah satu negara pengutang terbesar?

Mari kita telusuri.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang bekuasa selama 21 tahun, jumlah utang Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno sebesar US$6,3 miliar, terdiri dari US$4 miliar adalah warisan utang Hindia Belanda dan US$2,3 miliar utang baru. Utang warisan Hindia Belanda disepakati dibayar dengan tenor 35 tahun sejak 1968 yang jatuh tempo pada 2003 lalu, sementara utang baru pemerintahan Soekarno memiliki tenor 30 tahun sejak 1970 yang jatuh tempo pada 1999.

1416833225458442727

Sedikitnya jumlah hutang di masa Soekarno, terjadi karena presiden ini memang sosok pemimpin yang sebenarnya anti utang. Salah satu bapak pendiri bangsa ini pernah memberikan satu pernyataan terkenal yaitu “Go To Hell with Your Aid” yang menyikapi campur tangan IMF pada peristiwa konfrontasi Indonesia dengan Malaysia pada 1956.

Di masa Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun (1966- Mei 1998), hutang pemerintah  bertambah ke angka USD 67.328 milyar.  Dengan kurs USD 1 sama dengan 10.000 rupiah, itu berarti 673,28 trilyun rupiah.

Di masa BJ Habibie yang berkuasa selama 518 hari sampai Oktober 1999, hutang menjadi USD 75.862 milyar, setara dengan 758,62 trilyun rupiah.

Presiden Abdurrahman Wahid, yang akrab dipanggil Gus Dur, berkuasa sejak 21 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001 mencatatkan hutang USD 72.197 milyar,  setara dengan 721,97 trilyun rupiah.

Presiden Megawati Soekarnoputri yang berkuasa sejak 23 Juli 2001 sampai 21 Oktober 2004, praktis tidak terjadi kenaikan utang luar negeri. Pada tahun 2004, dari data Statistik Utang Luar Negeri Indonesia, Volume I Februari 2010, Publikasi Bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dia meninggalkan utang sebesar pemerintah sebesar USD 83,296 milyar, setara dengan 832,96 trilyun rupiah.

Tidak melejitnya utang luar negeri di masa Megawati terjadi akibat kebijakan privatisasi beberapa BUMN dan saham-saham perusahaan yang diambil alih pemerintah sebagai kompensasi pengembalian kredit BLBI dengan nilai penjualan sekitar 20% dari total nilai BLBI. Selama kurang lebih tiga tahun pemerintahan Megawati, dilakukan privatisasi BUMN sebesar Rp18,5 triliun masuk ke kas negara, yakni Rp3,5 triliun (2001), Rp7,7 triliun (2002), dan Rp7,3 triliun (2003).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang akrab dipanggil SBY dan jadi Presiden RI pertama pilihan langsung rakyat melalui Pemilu 2004 lalu terpilih lagi pada 2009 mencatatkan jumlah hutang pemerintah yang cukup dahsyat.

Ketika perioder pertama kepresidenan SBY berakhir pada tahun 2009, hutang pemerintah tercatat USD 98.859 milyar atau 968,59 trilyun.  Lalu pada Juli 2014, utang pemerintah ke luar negeri melejit menjadi US$ 134.150 miliar atau 1.341,5 trilyun rupiah..

Jadi selama 10 tahun pemerintaannya, hutang pemerintah bertambah total 508,23 trilyun rupiah dari 832,92 trilyun menjadi 1.341,15 trilyun.

Tetapi jika hutang swasta ikut diperhitungkan, sesuai data DJPU Kementerian Keuangan, selama 10 tahun menjabat sejak 2014, SBY telah menambah utang luar negeri menjadi Rp1.232,31 triliun atau naik 94,82 persen hingga Agustus 2014. Angka tersebut terlihat dari posisi utang pada Desember 2004 sebesar Rp1.299,5 triliun hingga Agustus 2014 sebesar Rp2.531,81 triliun.

Data-data di atas memang menunjukkan SBY sebagai Presiden yang paling besar menambah jumlah hutang negara.  Sekalipun, jika ditinjau dari rasio hutang terhadap PDB, SBY bisa dinilai berhasil mencetak penurunan signifikan, rasio utang terhadap PDB 89 %  pada tahun 2000 menjadi 25,9 % pada tahun 2014.

Di masa SBY, terjadi pelunasan hutang kepada IMF.  Namun hutang negara tetap besar karena mengalihkan pinjaman luar negeri menjadi utang dalam bentuk surat berharga negara (SBN) dengan bunga yang lebih mahal, hutang bilateral atau hutang ke institusi keuangan global lainnya seperti World Bank dan ADB.

Bagimana dengan hutang di masa Jokowi?  Belum banyak yang bisa dikatakan karena pemerintahan Jokowi-JK baru berjalan 6 bulan.  Namun, Pemerintah Jokowi-JK telah melakukan penarikan pinjaman proyek sebesar Rp 4,10 triliun selama periode Januari-Maret 2015. Pinjaman proyek dilakukan sebagai salah satu sumber pendanaan untuk pembangunan infrastruktur.

Seperti dikutip dari situs Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Selasa (21/4), jumlah penarikan pinjaman proyek tersebut baru sekitar 10 persen dari pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 sebesar Rp 41,15 triliun.

Pinjaman proyek yang sudah terealisasi hingga Maret 2015 paling banyak berasal dari pinjaman bilateral sebesar Rp 2,68 triliun. Korea menjadi negara yang paling besar memberikan pinjaman proyek dengan nilai Rp 1,17 triliun.

Selain pinjaman bilateral, Indonesia juga mendapat pinjaman multilateral dari sejumlah organisasi internasional seperti World Bank, Asean Development Bank (ADB), dan Islamic Development Bank (IDB). World Bank tercatat telah memberikan pinjaman proyek sebesar Rp 620 miliar.

Liputan Khusus (PiyunganOnline)

 

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY