Dokumen Munir Hilang, Pengamat: Birokrasi Sesneg Amatiran?

316

JAKARTA – Pengamat Hukum dari Universitas Inodonesia (UI), Chudry Sitompul menyesalkan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang enggan membuka ke publik dokumen hasil kerja Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan pendekar HAM, Munir Said Thalib.

Menurut dia, alasan pihak Kemensesneg yang tidak mengetahui dan memiliki dokumen hasil investigasi TPF patut untuk dipertanyakan.

“Kalau misalkan seperti itu artinya birokrasi Sesneg itu amatiran apa? Ini tidak profesional karena itu file penting walaupun bentuknya rahasia. Atau jangan-jangan managemen negara ini berantakan,” kata Chudry saat berbincang dengan Okezone, Jumat (14/10/2016).

Chudry menerangkan, seharusnya Kemensesneg memiliki tanda terima maupun foto yang dapat dijadikan bukti bahwa dokumen tersebut telah diambil dari sekretariat negara.

“Ini adalah organisasi negara dan bukan  perusahaan atau PT yang dulu milik Presiden SBY dibeli sama Presiden Jokowi,” terangnya.

Chudri menambahkan, Mensesneg Pranomo Anung harus bertanggungjawab untuk mencari keberadaan dokumen tersebut. Hal itu guna memastikan kebenaran bahwa mantan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi telah menyerahkan dokumen investigasi TPF ke Presiden SBY sejak tahun 2005.

“Presiden sekarang adalah Presiden yang harus bertanggungjawab terhadap negaranya. Lembaga Sesneg juga bergantung pada Presiden, seharusnya ada orang-orang yang bekerja dan Sesneg harus bertanggungjawab untuk itu,” imbuhnya.

Sengaja Dihilangkan

Majelis Komisioner (MK) Komisi Informasi Pusat (KIP) telah memerintahkan Kemensesneg untuk mengumumkan Laporan TPF Kasus Munir melalui persidangan sengketa informasi, dengan pemohon Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras).

Menurut Chudry, adanya pernyataan bahwa Presiden SBY telah mengambil dokumen investigasi kasus Munir hanyalah sebuah alasan karena negara tidak ingin mengungkap siapa dalang utama dari pembunuh Munir.

“Kalau lihat pernyataan bahwa dokumen diambil Pak Sudi lalu diberikan ke Presiden SBY menurut saya ‘barang’ itu sengaja dihilangkan agar tidak diungkap ke publik. Mensesneg memang jabatan politik tapi kan ada orang yang bertanggungjawab dalam birokrasi dan bisa membuktikan dokumen itu diambil sama siapa,” jelasnya.

Lebih jauh, Chudry menantang Mensesneg Pranomo Anung untuk membuka ke publik siapa yang mengambil Laporan TPF Kasus Munir melalui bukti tanda terima pengambilan dokumen.

“Karena saat ini masyarakat hanya bisa menafsirkan bahwa memang negara tidak ingin membuka kasus ini. Bisa saja orang yang dekat dengan Presiden Jokowi menjadi terduga sebagai pelaku dari hasil investigasi TPF,” pungkasnya. (sym) | Okezone

comments

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY